-
Jakarta, sumbarsatu.com – Setelah tertunda selama bertahun-tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya memasuki tahap akhir pembahasan di DPR RI.
Seluruh delapan fraksi menyatakan setuju agar rancangan regulasi tersebut dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan itu dicapai dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.
Persetujuan seluruh fraksi diberikan setelah Panitia Kerja (Panja) menyampaikan laporan hasil pembahasan dan masing-masing fraksi membacakan pandangan mini fraksi. Pemerintah yang diwakili Eddy Hiariej juga menyatakan persetujuan agar rancangan tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.
Dasco kemudian meminta persetujuan peserta rapat untuk membawa RUU tersebut ke rapat paripurna. Seluruh peserta menyatakan setuju.
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU yang akan dijadwalkan pada Rapat Paripurna DPR terdekat?" tanya Dasco.
Pertanyaan itu dijawab serentak dengan kata setuju. Kesepakatan tersebut menandai berakhirnya pembahasan tingkat pertama antara DPR dan pemerintah.
Dasco mengatakan, proses pembahasan RUU Perampasan Aset telah melalui rangkaian panjang, termasuk penyelenggaraan 87 kali rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, kalangan akademisi, pakar hukum, organisasi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurutnya, penyelesaian pembahasan tingkat pertama merupakan hasil kerja bersama DPR dan pemerintah setelah mempertimbangkan berbagai masukan publik.
Dengan rampungnya tahap tersebut, RUU Perampasan Aset tinggal menunggu pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR. Namun, persetujuan tingkat pertama belum menjadikan rancangan tersebut sebagai undang-undang. Pengesahan secara resmi baru dapat dilakukan setelah pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
397 masalah dibahas, 18 substansi baru dimasukkan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, Panja telah menyelesaikan pembahasan 397 daftar inventarisasi masalah (DIM) dalam RUU Perampasan Aset.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 160 DIM berstatus tetap, 135 DIM merupakan persoalan redaksional, 40 DIM menyangkut substansi, 44 DIM dihapus, dan 18 DIM merupakan substansi baru.
Pembahasan dilakukan melalui Panja, Tim Perumus (Timus), dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Ketiga tahapan tersebut bertugas memastikan rumusan pasal, ketentuan hukum, serta sistematika rancangan undang-undang dapat diselaraskan sebelum dibawa ke rapat paripurna.
Habiburokhman menyebut terdapat sepuluh pokok pengaturan yang menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tersebut. Materinya meliputi prinsip dan asas perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, jenis dan kriteria aset yang dapat dirampas, mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, hingga pengelolaan aset hasil tindak pidana.
Salah satu materi yang mendapat perhatian adalah perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Pengaturan ini diperlukan untuk mencegah aset milik seseorang yang tidak terlibat tindak pidana ikut dirampas hanya karena memiliki hubungan dengan pihak yang sedang diperiksa.
DPR juga memasukkan ketentuan mengenai pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pengawasan terhadap lembaga yang diberi kewenangan mengelola aset hasil perampasan.
Menurut Habiburokhman, penyusunan aturan tersebut harus memperhatikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia.
Perampasan Aset Tanpa Menunggu Putusan Pidana
Salah satu substansi yang menjadi perhatian dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture (NCB Asset Forfeiture).
Mekanisme ini memungkinkan negara mengajukan permohonan perampasan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana melalui proses pengadilan, meskipun pelaku belum atau tidak dapat dijatuhi putusan pidana dalam kondisi yang ditentukan undang-undang.
Selama ini, penegakan hukum lebih banyak bertumpu pada pembuktian tindak pidana terhadap orang yang diduga melakukan kejahatan. Persoalan muncul ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau tidak dapat dihadirkan dalam proses peradilan, sementara aset yang diduga berasal dari kejahatan masih dikuasai pihak tertentu.
Melalui mekanisme tersebut, negara diharapkan tetap dapat menelusuri dan mengajukan permohonan perampasan aset melalui pengadilan.
Dalam rancangan yang disepakati, prosedurnya mencakup penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Meski demikian, perampasan aset tanpa putusan pidana bukan berarti negara dapat mengambil kekayaan seseorang hanya berdasarkan dugaan. Mekanisme pengadilan, kesempatan mengajukan keberatan, pembuktian asal-usul kekayaan, dan perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik tetap menjadi bagian penting dalam proses tersebut.
DPR juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Apabila seseorang terbukti melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya, proses penuntutan dan pemidanaan tetap dapat dilaksanakan sesuai ketentuan hukum.
Dengan konstruksi tersebut, penindakan terhadap pelaku dan pemulihan hasil kejahatan dapat berjalan melalui mekanisme yang saling melengkapi
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan, selama ini korban investasi ilegal kerap menghadapi kesulitan mendapatkan kembali uang yang telah disetorkan kepada pelaku.
Dalam sejumlah perkara, aset pelaku memang berhasil ditemukan dan dirampas. Namun, pengembalian kerugian kepada korban masih menghadapi persoalan mekanisme hukum dan pengelolaan hasil perampasan.
Melalui RUU ini, DPR menginginkan agar hasil penjualan aset yang berasal dari tindak pidana dapat digunakan untuk mengganti kerugian korban sesuai mekanisme yang diatur.
"Para korban investasi bodong tersebut bisa langsung mendapatkan ganti kerugian dengan penjualan aset para pelaku tindak pidana tersebut," kata Habiburokhman.
Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena jumlah korban penipuan investasi dan kejahatan keuangan digital terus menjadi persoalan dalam penegakan hukum.
Namun, pengembalian kerugian tidak otomatis berarti seluruh korban akan menerima uang secara penuh. Besarannya tetap bergantung pada jumlah aset yang berhasil ditemukan, nilai aset setelah penjualan, jumlah korban yang berhak, serta mekanisme pembagian yang ditetapkan.
Pengaturan ini diharapkan dapat memperkuat orientasi penegakan hukum yang selama ini lebih banyak menitikberatkan penghukuman pelaku, sekaligus memberikan perhatian terhadap pemulihan kerugian masyarakat.
Dalam laporan hasil pembahasan, Habiburokhman memaparkan sepuluh pokok pengaturan yang menjadi dasar penyempurnaan rancangan undang-undang tersebut.
Beberapa substansi utamanya meliputi:
-
Prinsip perampasan aset. Mengedepankan efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia.
-
Ruang lingkup tindak pidana. Menentukan jenis tindak pidana, jenis aset, nilai, dan kriteria kekayaan yang dapat dirampas.
-
Pertanggungjawaban pidana. Perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku.
-
Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana. Mengatur tahapan penelusuran, pemblokiran, penyitaan, permohonan, pemeriksaan pengadilan, dan pelaksanaan putusan.
-
Perlindungan pihak ketiga. Memberikan jaminan kepada pihak yang memperoleh atau menguasai aset dengan iktikad baik.
-
Pemulihan kerugian korban. Mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
-
Pengelolaan aset. Mengatur penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, dan pelepasan aset.
-
Pengawasan kelembagaan. Mengatur pengawasan terhadap mekanisme perampasan dan pengelolaan aset.
-
Pencegahan penyalahgunaan kewenangan. Menyediakan pengaman agar aparat tidak menggunakan kewenangan perampasan secara sewenang-wenang.
-
Pemanfaatan teknologi informasi. Memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam penelusuran serta pengelolaan aset.
Kesepuluh pokok tersebut menjadi kerangka pengaturan yang akan menentukan bagaimana negara menjalankan kewenangan perampasan aset setelah undang-undang diberlakukan.
Persoalan pengembalian aset hasil korupsi selama ini menjadi salah satu kelemahan dalam pemberantasan kejahatan ekonomi. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara, tetapi kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana belum tentu seluruhnya berhasil ditemukan dan dikembalikan.
Indonesia juga telah memiliki sejumlah instrumen hukum untuk menelusuri dan merampas hasil kejahatan, antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
-
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
-
Ketentuan dalam KUHAP mengenai penyitaan dan perampasan barang yang berkaitan dengan tindak pidana.
Namun, instrumen tersebut belum dipandang cukup untuk menangani seluruh persoalan pemulihan aset, khususnya ketika pelaku tidak dapat diproses melalui mekanisme peradilan pidana biasa.
RUU Perampasan Aset diharapkan mengisi kebutuhan tersebut melalui pengaturan yang lebih khusus mengenai penelusuran, pemblokiran, penyitaan, perampasan, dan pengelolaan kekayaan hasil tindak pidana.
Pembahasan intensif di Komisi III DPR bersama pemerintah pada periode 2025–2026 kemudian menjadi bagian dari upaya menyelesaikan agenda legislasi tersebut.
Kesepakatan seluruh fraksi DPR dan pemerintah membuka jalan bagi lahirnya instrumen hukum baru dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, efektivitasnya kelak sangat bergantung pada bagaimana undang-undang tersebut diterapkan.
Kewenangan negara untuk menelusuri, membekukan, menyita, dan merampas aset harus disertai pengawasan yang kuat. Tanpa mekanisme kontrol, kewenangan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan baru, terutama apabila digunakan terhadap orang yang tidak terbukti terlibat tindak pidana.
Perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik juga menjadi hal mendasar. Seseorang yang membeli properti, kendaraan, atau memiliki hubungan bisnis dengan pelaku kejahatan tidak otomatis dapat dianggap mengetahui asal-usul ilegal aset tersebut.
Di sisi lain, pengelolaan barang rampasan harus transparan. Aset yang berhasil disita tidak boleh mengalami penyusutan nilai akibat pengelolaan yang buruk, disalahgunakan, atau berpindah tangan melalui praktik koruptif.
Publik juga akan menunggu bagaimana lembaga pengelola dan pengawas aset menjalankan tugasnya, termasuk bagaimana hasil perampasan disalurkan untuk kepentingan negara dan pemulihan hak korban.
Jika seluruh ketentuan tersebut dijalankan secara konsisten, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen penting untuk memutus keuntungan ekonomi dari tindak pidana. Sebab, hukuman terhadap pelaku tidak akan cukup apabila kekayaan yang diperoleh melalui kejahatan tetap dapat dinikmati oleh pelaku, keluarga, atau jaringan bisnisnya.
Kini, setelah delapan fraksi menyatakan persetujuan, perhatian beralih ke rapat paripurna DPR. Pengesahan rancangan ini akan menjadi langkah awal bagi Indonesia untuk memperkuat sistem pemulihan aset hasil kejahatan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan perlindungan hak warga negara. ssc/mn