-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat, perkembangan bisnis judi online berlangsung sangat cepat. Pada 2017, perputaran dana yang teridentifikasi baru sekitar Rp2 triliun dengan 250.726 transaksi. Namun, memasuki 2023, nilainya melonjak menjadi Rp327 triliun dan meningkat lagi pada 2024 hingga mencapai Rp359,81 triliun dengan 209,6 juta transaksi.
Meski pemerintah dan sejumlah otoritas telah melakukan berbagai intervensi untuk menekan aktivitas perjudian daring, besarnya perputaran dana belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Pada 2025, PPATK masih mencatat perputaran dana sebesar Rp286,84 triliun dengan jumlah transaksi mencapai 422,1 juta kali.
Data tersebut menunjukkan perkembangan yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Nilai perputaran dana pada 2025 memang turun sekitar 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, jumlah transaksi justru meningkat lebih dari dua kali lipat. Artinya, penurunan nilai uang yang beredar tidak serta-merta menunjukkan berkurangnya aktivitas perjudian.
Dalam laporan analisis strategisnya, PPATK mencatat pertumbuhan perputaran dana judi online mencapai sekitar 57.500 persen sepanjang 2017–2025. Lonjakan tersebut menggambarkan perubahan skala bisnis perjudian daring dari aktivitas yang relatif terbatas menjadi jaringan transaksi keuangan yang sangat besar.
Selain nilai perputaran dana, PPATK juga mencatat penurunan jumlah deposit. Pada 2024, total deposit judi online mencapai Rp51,3 triliun, sedangkan pada 2025 turun menjadi Rp36,01 triliun. Penurunan ini menjadi salah satu indikator adanya perubahan aktivitas dan efektivitas upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah bersama sektor swasta.
Anak-anak Masuk dalam Lingkaran Perjudian
Persoalan yang lebih serius terlihat dari profil pemain. Laporan analisis strategis PPATK mengidentifikasi 36.400 anak berusia di bawah 11 tahun dan 66.700 anak berusia 11–16 tahun sebagai pemain judi online.
Dengan demikian, terdapat sedikitnya 103.100 anak di bawah usia 17 tahun yang teridentifikasi terlibat dalam aktivitas tersebut.
Angka ini memperlihatkan bahwa perjudian daring tidak lagi terbatas pada kelompok orang dewasa. Anak-anak yang semestinya berada dalam lingkungan pendidikan dan perlindungan keluarga justru telah terpapar aktivitas perjudian melalui perangkat digital.
PPATK juga menemukan bahwa kelompok usia produktif, terutama 26–45 tahun, mendominasi profil pemain. Dari sisi ekonomi, sekitar 70,7 persen pemain tercatat memiliki penghasilan di bawah Rp5 juta per bulan atau sekitar 6,9 juta orang.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kerentanan ekonomi yang perlu mendapat perhatian. Sebagian masyarakat dengan penghasilan terbatas justru mengalokasikan uang untuk aktivitas yang berisiko memperburuk kondisi keuangan keluarga.
Dampaknya tidak berhenti pada kehilangan uang. Dalam laporan yang sama, PPATK menguraikan keterkaitan judi online dengan persoalan rumah tangga, perceraian, penggelapan dana, kriminalitas, hingga gangguan kesehatan mental.
Penelitian tersebut dilakukan di sembilan wilayah, yakni Tangerang, Magelang, Halmahera, Mojokerto, Cianjur, Depok, Bojonegoro, Yogyakarta, dan Jakarta. Sejumlah kasus yang ditelusuri memperlihatkan bagaimana kecanduan judi online dapat berkembang menjadi persoalan sosial dan tindak pidana.
Di Magelang, misalnya, PPATK mengungkap kasus penyalahgunaan dana desa hingga Rp935 juta untuk membiayai aktivitas perjudian. Sementara itu, di Halmahera, laporan tersebut mengangkat kasus pembunuhan rekan kerja yang berkaitan dengan kekalahan judi online.
Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa persoalan judi online tidak cukup ditangani melalui pemblokiran situs. Diperlukan pula penelusuran aliran dana, penindakan terhadap jaringan pengelola, serta upaya perlindungan terhadap masyarakat yang telah terjerat.
Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk memutus aliran dana perjudian adalah memperketat pengawasan terhadap rekening perbankan yang tidak aktif atau dormant.
PPATK pada Mei 2025 mengungkapkan bahwa sepanjang 2024 terdapat lebih dari 28.000 rekening yang berasal dari praktik jual beli rekening dan digunakan untuk deposit judi online. Rekening milik orang lain juga ditemukan digunakan sebagai penampung dana hasil berbagai tindak pidana.
Penghentian sementara transaksi rekening dormant mulai diberlakukan pada 16 Mei 2025. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap transaksi perjudian daring.
Berdasarkan catatan PPATK, nilai deposit judi online yang pada April 2025 mencapai Rp5,08 triliun turun menjadi Rp2,29 triliun pada Mei. Jumlah transaksi deposit juga merosot dari 33,23 juta kali pada April menjadi 7,32 juta kali pada Mei. Pada Juni, frekuensinya kembali turun menjadi 2,79 juta transaksi.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana sebelumnya menjelaskan, penurunan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap rekening yang disalahgunakan dapat mengganggu jalur pembayaran jaringan perjudian daring.
Namun, laporan PPATK tahun 2025 juga memperlihatkan adanya perubahan pola transaksi. Penggunaan QRIS sebagai sarana penyetoran deposit meningkat signifikan dibandingkan setoran melalui rekening bank dan dompet elektronik.
Artinya, pengawasan perlu mengikuti perubahan teknologi pembayaran yang dimanfaatkan jaringan perjudian. Pemblokiran rekening dan situs saja tidak cukup apabila pelaku masih dapat memindahkan transaksi melalui saluran pembayaran lain.
PPATK mencatat, pada 2025 terdapat 12,3 juta orang yang melakukan deposit melalui sejumlah kanal pembayaran, termasuk perbankan, dompet elektronik, dan QRIS.ssc/mn