Wapres Baru Harus Bela Kepentingan Daerah, Bukan Sekadar Loyal kepada Presiden

Jum'at, 20/11/2026 07:13 WIB

 

JAKARTA, sumbarsatu.com--Pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus menjadi momentum bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Wakil presiden pengganti tidak cukup hanya memiliki kedekatan politik dengan presiden, tetapi juga harus memahami otonomi daerah serta berbagai persoalan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

Pandangan tersebut disampaikan Guru Besar Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Prof. Djohermansyah Djohan.

Menurut mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri periode 2010–2014 itu, pemahaman mengenai pemerintahan daerah harus menjadi salah satu kriteria penting dalam menentukan wakil presiden baru.

"Indonesia membutuhkan wakil presiden yang memahami pemerintahan daerah, mengerti persoalan otonomi daerah, dan memiliki kepedulian terhadap nasib daerah. Jangan sampai pergantian wapres hanya menghasilkan pergantian orang, tetapi persoalan daerah tetap terabaikan," ujar Djohermansyah, Jumat (20/11/2026).

Ia menilai, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah belakangan ini menghadapi sejumlah persoalan serius. Persoalan tersebut meliputi kecenderungan pemusatan kewenangan, menyusutnya ruang fiskal daerah, hingga semakin terbatasnya keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan.

Salah satu persoalan yang mencerminkan kondisi tersebut adalah pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD). Menurut dia, kebijakan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai upaya penghematan anggaran negara karena dampaknya langsung dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat.

"Ketika transfer ke daerah dipangkas, kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai pelayanan publik, membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ikut terpengaruh," katanya.

Djohermansyah mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 546 daerah otonom dengan karakteristik, kapasitas fiskal, dan kebutuhan pembangunan yang berbeda-beda. Sebagian besar daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum memadai.

Kondisi tersebut, lanjut dia, menimbulkan ketidakseimbangan. Di satu sisi, tanggung jawab penyelenggaraan pelayanan publik tetap dibebankan kepada pemerintah daerah. Di sisi lain, ruang fiskal dan keleluasaan kewenangan yang dimiliki daerah justru semakin terbatas.

Karena itu, ia menilai Indonesia membutuhkan sosok wakil presiden yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah pusat dan daerah.

Wapres Harus Menjadi Jembatan Pusat dan Daerah

Menurut Djohermansyah, secara konstitusional, Pasal 4 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden. Meskipun berkedudukan sebagai pembantu presiden, wakil presiden dapat memperoleh mandat politik dan penugasan strategis untuk menangani persoalan tertentu.

Salah satu mandat strategis yang perlu diberikan kepada wakil presiden baru adalah mengawal hubungan antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan desentralisasi.

"Wapres jangan hanya menjadi pelengkap kelembagaan atau ban serep yang menunggu ketika presiden berhalangan. Ia harus menjadi kekuatan strategis yang membantu presiden menyelesaikan persoalan bangsa, termasuk persoalan hubungan pusat dan daerah," ujarnya.

Ia menambahkan, wakil presiden yang memahami otonomi daerah dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi kepala daerah, menyampaikan aspirasi daerah kepada presiden, serta mencari solusi apabila kebijakan pemerintah pusat tidak sejalan dengan kebutuhan daerah.

Bahkan, menurut dia, wakil presiden memiliki posisi kelembagaan yang strategis dalam urusan otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan wakil presiden sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Sementara itu, dalam konteks Papua, wakil presiden juga memiliki peran sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

"Dengan posisi tersebut, wakil presiden sebenarnya mempunyai ruang strategis untuk mengawal desentralisasi, memperkuat koordinasi pemerintahan, dan memastikan kebijakan nasional memperhatikan kepentingan daerah," katanya.

Tidak Harus Berasal dari Daerah

Mengenai latar belakang calon, Djohermansyah menegaskan bahwa wakil presiden yang memahami persoalan daerah tidak harus berasal dari kalangan kepala daerah, mantan gubernur, ataupun anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Menurut dia, hal yang lebih penting adalah rekam jejak, kapasitas, pengalaman, serta pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Memahami daerah tidak identik dengan pernah menjabat di daerah. Seseorang bisa berasal dari Jakarta, menjadi tokoh partai politik, akademisi, atau pejabat pemerintah pusat, tetapi memiliki pemahaman mendalam mengenai desentralisasi dan otonomi daerah," ujarnya.

Sebaliknya, pengalaman sebagai kepala daerah juga tidak serta-merta menjamin seseorang memahami persoalan otonomi daerah secara menyeluruh.

Calon wakil presiden, lanjut dia, setidaknya harus memahami Undang-Undang Pemerintahan Daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pembagian urusan pemerintahan, tata kelola birokrasi daerah, serta ketimpangan pembangunan antardaerah.

Selain memiliki kapasitas tersebut, calon juga harus berani menyampaikan kritik dan menawarkan alternatif kepada presiden apabila kebijakan nasional berpotensi merugikan daerah.

"Loyalitas kepada presiden tidak berarti selalu membenarkan seluruh kebijakan. Pembantu yang baik justru harus mampu memberikan masukan kritis dan alternatif penyelesaian," katanya.

Di sisi lain, Djohermansyah mengakui bahwa pertimbangan politik tetap menjadi faktor penting dalam menentukan wakil presiden pengganti. Presiden membutuhkan pendamping yang memiliki kepercayaan politik, kesamaan orientasi, dan chemistry agar pemerintahan dapat berjalan efektif.

Terlebih, wakil presiden baru akan mengisi sisa masa pemerintahan sekitar tiga tahun. Oleh sebab itu, kesinambungan pemerintahan dan stabilitas politik menjadi pertimbangan yang relevan.

Menurut dia, tidak menjadi persoalan apabila wakil presiden baru berasal dari partai politik yang sama dengan presiden. Pilihan tersebut bahkan dapat mengurangi potensi persaingan politik internal menjelang Pemilihan Presiden 2029.

Namun, ia mengingatkan agar loyalitas politik tidak dijadikan satu-satunya ukuran dalam menentukan calon.

"Wapres yang hanya loyal tetapi tidak memiliki kapasitas akan sulit memberikan nilai tambah bagi pemerintahan. Sebaliknya, orang yang cakap tetapi tidak memiliki kesamaan orientasi dan kepercayaan politik juga berpotensi menimbulkan persoalan. Keduanya harus berjalan beriringan, kompetensi pemerintahan dan keselarasan politik," ujarnya.

MPR Perlu Menguji Gagasan Kandidat

Menanggapi sejumlah nama yang mulai diperbincangkan dalam bursa calon wakil presiden, Djohermansyah menyebut beberapa figur, antara lain Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

Selain itu, muncul pula sejumlah nama dari lingkungan politik dan pemerintahan yang dekat dengan Presiden Prabowo, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Muzani.

Menurut dia, setiap tokoh tentu memiliki latar belakang dan keunggulan masing-masing. Namun, pembicaraan mengenai calon wakil presiden sebaiknya tidak hanya berfokus pada kedekatan dengan presiden, kekuatan politik, maupun dukungan partai.

Publik perlu mengetahui kapasitas dan gagasan yang ditawarkan masing-masing kandidat, terutama menyangkut masa depan otonomi daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Karena itu, ia mengusulkan agar kedua calon yang nantinya diajukan presiden kepada MPR menyampaikan pokok-pokok pemikirannya mengenai tugas dan tanggung jawab yang akan dijalankan sebelum proses pemilihan berlangsung.

"MPR perlu mengetahui bagaimana pandangan kedua kandidat mengenai desentralisasi, bagaimana mengatasi ketimpangan fiskal, memperbaiki koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan pembangunan tidak hanya berpusat di Jawa," katanya.

Ia menegaskan bahwa jabatan wakil presiden bukan sekadar hadiah politik ataupun tempat untuk menampung tokoh yang berjasa kepada partai dan presiden.

Djohermansyah berharap Presiden Prabowo memberikan mandat yang jelas kepada wakil presiden baru untuk mengawal desentralisasi, memperjuangkan keadilan fiskal, memperkuat koordinasi antartingkatan pemerintahan, serta memastikan aspirasi daerah diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan nasional.

Ia mengingatkan bahwa otonomi daerah merupakan amanat reformasi sekaligus pilihan konstitusional untuk mendekatkan pemerintahan kepada rakyat, mempercepat pemerataan pembangunan, serta merawat kebinekaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Jangan sampai otonomi daerah hanya menjadi slogan konstitusional, sementara praktik pemerintahan justru bergerak ke arah resentralisasi. Kepala daerah jangan hanya dijadikan pelaksana kebijakan pusat, tetapi tidak diberi kewenangan dan dukungan fiskal yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya," ujarnya.

Menurut dia, daerah bukanlah bawahan yang sekadar menunggu perintah pemerintah pusat, melainkan mitra strategis dalam membangun Indonesia.

Karena itu, wakil presiden baru harus menjadi sosok yang tidak hanya dipercaya presiden, tetapi juga dipercaya oleh daerah. Ia harus memahami denyut persoalan daerah dan memiliki keberanian untuk menyuarakan kepentingan daerah di hadapan presiden.

"Wapres boleh berganti, tetapi jangan sampai nasib daerah tetap sama: didengar aspirasinya ketika dibutuhkan, tetapi diabaikan kepentingannya ketika kebijakan ditetapkan," kata Djohermansyah.

Ia menegaskan bahwa kuatnya NKRI tidak ditentukan oleh semakin terkonsentrasinya kekuasaan di Jakarta, melainkan oleh kemampuan pemerintah membangun pusat yang kuat tanpa melemahkan daerah, sekaligus mewujudkan daerah yang berdaya tanpa mengurangi kewibawaan pemerintah pusat.ssc/mn



BACA JUGA