Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri
Jakarta, sumbarsatu.com — Pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan, informasi yang menyebutkan pengusaha wajib menyetorkan dana cadangan pesangon kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak benar.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pemerintah belum menunjuk Danantara maupun Kemnaker sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” ujar Indah Anggoro Putri melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (14/11/2026).
Ia menegaskan, Kemnaker tidak pernah menyampaikan pernyataan bahwa Danantara akan menjadi pengelola Dana Cadangan Pesangon. Kemnaker juga tidak pernah menyatakan akan mengambil peran sebagai lembaga pengelola dana tersebut.
Putri menjelaskan, ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 masih membutuhkan peraturan pelaksanaan. Sejumlah aspek teknis terkait penerapan kebijakan tersebut belum dirumuskan dan ditetapkan pemerintah.
Penyusunan peraturan pelaksanaan akan diawali dengan penjaringan aspirasi melalui konsultasi publik yang melibatkan para pemangku kepentingan ketenagakerjaan. Pemerintah akan meminta masukan dari kalangan pengusaha, pekerja/buruh, serta pihak-pihak lain yang berkaitan dengan kebijakan tersebut.
“Pengaturan mengenai Dana Cadangan Pesangon perlu dibahas secara komprehensif bersama para pemangku kepentingan. Kita ingin memastikan bahwa aturan pelaksanaannya disusun dengan mempertimbangkan kepentingan pekerja sekaligus keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Dalam peraturan pelaksanaan nantinya, pemerintah diharapkan mengatur sejumlah hal mendasar, mulai dari mekanisme pengelolaan Dana Cadangan Pesangon, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi atau lembaga pengelola, hingga sistem pertanggungjawabannya.
Putri kembali menegaskan, penyebutan Danantara ataupun Kemnaker sebagai calon pengelola dana tersebut belum memiliki dasar penetapan resmi dari pemerintah.
Kemnaker mengimbau masyarakat, terutama kalangan pengusaha dan pekerja/buruh, agar tidak mudah mempercayai ataupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi. Masyarakat diminta mengikuti perkembangan kebijakan Dana Cadangan Pesangon melalui saluran informasi resmi pemerintah.
Setiap perkembangan, kata Putri, akan disampaikan secara resmi setelah melalui tahapan pembahasan, perumusan, dan penetapan peraturan pelaksanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kemnaker berkomitmen memastikan setiap kebijakan ketenagakerjaan disusun secara transparan dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan pelindungan hak-hak pekerja/buruh serta keberlangsungan dunia usaha,” pungkasnya. ssc/rel
