Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan keterangan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 12 November 2026. Foto Antara
Dalam rapat tersebut, Suyudi membeberkan hasil penyidikan sekaligus menguraikan pembagian peran empat jenderal polisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Keempat tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (LSP), mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU), serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH).
Menurut Suyudi, berdasarkan hasil penyidikan, dugaan perintah penyadapan berasal dari Listyo Sigit. Instruksi tersebut disampaikan melalui Slamet Uliandi, kemudian diteruskan kepada Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta Nasution. Perintah diduga diberikan secara lisan maupun melalui komunikasi WhatsApp tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik ataupun lampiran laporan polisi.
"Jenderal LSP yang menjabat sebagai Kapolri pada periode kejadian diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui WhatsApp kepada Kabagmon AS, serta menjadi penerima hasil akhir atau end user penyadapan," kata Suyudi sebagaimana disampaikan dalam rapat tersebut.
Dugaan Makar Diselidiki
Selain dugaan penyadapan ilegal, kepolisian juga mengembangkan penyelidikan terkait dugaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar atau menggulingkan pemerintahan.
Suyudi menegaskan, penyelidikan dugaan makar tersebut merupakan perkara yang harus dibuktikan secara terpisah. Temuan mengenai dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik tidak dapat secara otomatis dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana makar.
Penyidik masih mendalami pihak yang diduga memberikan perintah, tujuan penyadapan, serta kemungkinan keterlibatan personel lain yang mengetahui aktivitas tersebut.
Dengan demikian, pengungkapan di hadapan Komisi III DPR ini menjadi bagian dari perkembangan penyidikan kasus yang menyeret empat jenderal polisi. Proses hukum selanjutnya akan menentukan pembuktian atas dugaan peran masing-masing tersangka, termasuk dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit sebagai pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.
Suyudi menjelaskan, masing-masing tersangka diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan yang berlangsung ketika Listyo masih menjabat sebagai Kapolri.
Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan instruksi sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Perintah tersebut kemudian diteruskan melalui jalur internal kepolisian kepada pejabat yang menangani sistem pemantauan komunikasi.
Sementara itu, Slamet Uliandi yang ketika itu menjabat Kadiv TIK Polri diduga berperan sebagai penasihat Monitoring Center Polri. Ia diduga memberikan persetujuan atas pelaksanaan penyadapan dan meneruskan laporan hasil pemantauan dari bagian monitoring kepada Listyo.
Laporan tersebut, menurut Suyudi, disampaikan secara berjenjang dalam bentuk laporan harian dan laporan analisis.
Tersangka berikutnya, Eko Hadi Santoso, diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi. Perintah itu disebut berasal dari Listyo Sigit. Eko juga diduga memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan melalui pesan WhatsApp tanpa disertai surat permohonan resmi dari penyidik.
Adapun Ahrie Sonta Nasution diduga meneruskan instruksi penyadapan kepada operator untuk melakukan pemantauan terhadap nomor telepon tertentu. Aktivitas tersebut diduga berlangsung tanpa melalui mekanisme permohonan penyadapan yang dipersyaratkan.
Ahrie juga diduga berperan dalam pelaporan hasil penyadapan kepada Listyo Sigit. Selain itu, ia diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan, termasuk rekaman suara, catatan aktivitas (log), serta pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi internal.
Presiden Hingga Aktivis Menjadi Sasaran
Dalam pemaparannya, Suyudi mengungkapkan bahwa sasaran penyadapan diduga tidak terbatas pada Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, lembaga pemerintahan, hingga kelompok masyarakat sipil juga disebut masuk dalam daftar target.
Sasaran tersebut antara lain Presiden RI, lingkungan Istana Kepresidenan, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kepala kepolisian daerah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, serta internal Polri.
Selain itu, organisasi kemasyarakatan, aktivis, mahasiswa, media, dan kalangan pengusaha juga disebut dalam materi penyidikan.
Namun, Suyudi menegaskan bahwa pencantuman nama atau kelompok dalam daftar sasaran penyadapan tidak serta-merta menunjukkan keterlibatan mereka dalam tindak pidana.
Berdasarkan hasil penyidikan yang dipaparkan, rangkaian penyadapan diduga dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan perangkat PenLink X (PLX). Dalam prosesnya, nomor telepon yang menjadi target dimasukkan ke sistem oleh tim Technical Supporting Unit (TSU).
Setelah nomor dimasukkan, petugas diduga melakukan pemantauan, mendengarkan, serta mengekspor rekaman hasil penyadapan untuk kemudian dituangkan dalam bentuk transkrip. Hasilnya dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat yang menangani monitoring, Slamet Uliandi, hingga Listyo Sigit.
Suyudi menyebut terdapat penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Di antaranya, perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, pemasukan nomor telepon ke sistem tanpa verifikasi keterkaitan dengan perkara pidana, serta penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan.
Perkara ini juga mencakup dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026. Menurut Suyudi, penghapusan tersebut diduga dilakukan atas perintah Ahrie Sonta Nasution dan dilaksanakan oleh tim teknis.
Data yang diduga dihapus mencakup hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX. Selain itu, grup WhatsApp yang digunakan untuk komunikasi terkait aktivitas penyadapan juga diduga diperintahkan untuk dibubarkan.
Kasus ini mulai terungkap setelah kepolisian menerima informasi dari seorang pelapor yang identitasnya dirahasiakan pada 30 Oktober 2026. Pelapor disebut mencurigai adanya perintah pembubaran grup WhatsApp dan penghapusan data hasil penyadapan.
Dalam proses penyidikan, polisi telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Penyidik juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, modem, serta dokumen dan catatan aktivitas penyadapan. ssc/mn
