Trump–Xi di Beijing: Saat CEO Korporasi Menggeser Diplomasi Negara

OLEH Bobby Ciputra--Ketua AMSI

SIAPA sebenarnya yang mengatur dunia hari ini: negara atau pasar? Ataukah segelintir elite ekonomi yang bekerja di balik layar kekuasaan global?

Ketegangan antara Amerika Serikat dan China kini tampak semakin diredam melalui kalkulasi transaksional. Pertemuan tingkat tinggi tak lagi sekadar arena diplomasi antarnegara, melainkan juga ruang negosiasi kepentingan korporasi global.

Pada Kamis, 15 Mei 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan bertemu Presiden China Xi Jinping. Kunjungan ini menjadi lawatan presiden AS ke China pertama dalam hampir satu dekade.

Namun, pertemuan tersebut tidak sepenuhnya memperlihatkan wajah diplomasi konvensional antarnegara. Yang tampak justru menyerupai rapat direksi ekonomi global. Trump seolah sengaja mengaburkan batas antara otoritas negara dan kekuatan korporasi swasta.

Kunjungan itu menandai pergeseran paradigma menuju diplomasi bisnis yang agresif, di mana kepentingan korporasi menjadi instrumen politik luar negeri.

Trump membawa sejumlah CEO perusahaan paling berpengaruh di Amerika Serikat. Dari sektor teknologi hadir nama-nama seperti Elon Musk dari Tesla dan SpaceX, Tim Cook dari Apple, Jensen Huang dari NVIDIA, Kelly Ortberg dari Boeing, Cristiano Amon dari Qualcomm, Sanjay Mehrotra dari Micron Technology, Jim Anderson dari Coherent, Jacob Thaysen dari Illumina, serta H. Lawrence Culp Jr. dari GE Aerospace.

Sementara dari sektor keuangan hadir Larry Fink dari BlackRock, Stephen Schwarzman dari Blackstone, David Solomon dari Goldman Sachs, Jane Fraser dari Citigroup, Ryan McInerney dari Visa, dan Michael Miebach dari Mastercard.

Pesannya cukup jelas. Trump menggunakan daya tawar korporasi sebagai tameng sekaligus alat tekan dalam negosiasi bilateral. Diplomasi tidak lagi dijalankan negara semata. Korporasi kini menjadi bagian dari instrumen politik luar negeri.

Seluruh perusahaan yang ikut dalam rombongan memiliki kepentingan besar di China, mulai dari rantai pasok, manufaktur, investasi, hingga pembatasan teknologi kecerdasan buatan (AI). Trump tampaknya sedang membangun model baru: negara dan pasar bergerak bersama dalam satu arah strategis.

Scott Bessent, Arsitek Diplomasi Korporasi

Dalam kunjungan ke Beijing, Trump turut didampingi sejumlah pejabat utama Gedung Putih, seperti Marco Rubio, Pete Hegseth, Jamieson Greer, Stephen Miller, hingga Robert Gabriel.

Namun, di antara lingkaran pengaruh Trump, nama Scott Bessent muncul sebagai figur paling dominan dalam jalur negosiasi ekonomi menuju Beijing.

Sebagai Menteri Keuangan AS, Bessent dikenal jarang tampil di depan publik, tetapi memiliki pengaruh besar dalam arsitektur ekonomi pemerintahan Trump. Ia disebut telah membangun komunikasi awal dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng sejak akhir 2025 untuk menyusun kerangka kesepakatan terkait tarif, AI, rare earth, Taiwan, hingga Iran.

Pertemuan awal mereka di Seoul, sebelum delegasi Trump tiba di Beijing, memperlihatkan posisi Bessent sebagai pengatur utama agenda ekonomi dan perdagangan kedua negara.

Menariknya, isu China tampaknya tidak melibatkan figur-figur yang selama ini dominan di bidang geopolitik Trump, seperti Steve Witkoff dan Jared Kushner. Beijing menjadi domain Bessent—ruang diplomasi ekonomi yang dijalankan melalui logika pasar dan investasi global.

Bessent juga dikenal memiliki kedekatan panjang dengan George Soros melalui Soros Fund Management. Ia pernah disebut sebagai salah satu figur penting di balik strategi finansial saat krisis Black Wednesday 1992 yang mengguncang pound sterling Inggris, serta dinamika pelemahan yen Jepang pada 2013.

Kemampuannya membaca perubahan tren makroekonomi membuatnya dipandang sebagai salah satu arsitek finansial paling berpengaruh di lingkar kekuasaan Trump.

Pertemuan Trump dan Xi di Beijing memperlihatkan bagaimana tatanan dunia baru sedang bekerja. Pengaruh global tidak lagi sepenuhnya berada di parlemen, kementerian, atau markas militer. Sebagian kekuatan kini telah berpindah ke ruang direksi korporasi global.

Delegasi CEO yang dibawa Trump bukan sekadar simbol bisnis. Mereka membawa kepentingan pasar, jaringan investasi, teknologi, serta daya tekan ekonomi yang dalam banyak situasi bergerak lebih cepat dibanding diplomasi formal negara.

Model diplomasi baru ini memang menawarkan stabilitas ekonomi dan akses pasar global. Namun, ia juga menghadirkan risiko serius: pengikisan transparansi, subordinasi kepentingan strategis negara pada kepentingan komersial, serta melemahnya mekanisme demokrasi dalam pengawasan kebijakan luar negeri.

Ketika figur seperti Scott Bessent yang berjejaring kuat di pasar modal memegang peran sentral, kebijakan ekonomi tidak lagi sekadar alat fiskal, melainkan instrumen geopolitik global.

Bagi negara-negara Global South, implikasinya sangat nyata. Indonesia, misalnya, berada di posisi strategis sebagai eksportir nikel terbesar dunia—komoditas vital dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dan teknologi AI.

Ketika Trump dan Xi bernegosiasi mengenai rare earth dan rantai pasok teknologi di Beijing, masa depan hilirisasi mineral Indonesia ikut dipertaruhkan di meja yang sama, meski tanpa kehadiran Jakarta dalam proses pengambilan keputusan.

Ruang manuver negara berkembang menjadi semakin sempit. Akses teknologi, perdagangan, dan investasi kini dapat dipertukarkan melalui konsesi strategis antara dua kekuatan besar tanpa transparansi dan tanpa konsultasi terhadap negara-negara yang terdampak.

Karena itu, negara-negara Global South, termasuk Indonesia, perlu memperkuat kedaulatan ekonominya melalui diversifikasi mitra strategis, pembangunan industri nasional yang tahan terhadap guncangan eksternal, serta keterlibatan aktif dalam forum yang menentukan aturan ekonomi global.

Memulihkan keseimbangan antara negara dan pasar bukan lagi sekadar perdebatan akademis. Ia telah menjadi kebutuhan mendesak demi menjaga kedaulatan dan membangun tatanan dunia yang tidak hanya baru, tetapi juga lebih adil.*