Mantan Panglima AD Malaysia Jenderal Tan Sri Muhammad Hafizuddeain Jantan beserta dua istrinya ditahan oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) terkait dugaan skandal rasuah dalam proyek pengadaan militer. (Foto: Bernama)
Kuala Lumpur, sumarsatu.com—Kementerian Pertahanan Malaysia menyatakan berencana merombak kerangka kerja anti-korupsi pada tahun ini, menyusul serangkaian skandal yang mengguncang sektor pengadaan militer. Skandal tersebut mencakup dugaan pengaturan tender ala kartel dan praktik penyuapan dalam kontrak pertahanan.
Berbicara dalam konferensi pers pada Senin, Menteri Pertahanan Khaled Nordin mengatakan pihak militer juga akan meninjau ulang seluruh proses tender dan pengadaan, menyusul apa yang ia sebut sebagai “erosi kredibilitas” institusi pertahanan.
Pernyataan itu disampaikan di tengah penyelidikan korupsi yang tengah berlangsung terhadap kontrak-kontrak militer yang diberikan dalam periode 2023 hingga 2025, sebagaimana dilaporkan kantor berita negara Bernama.
Pengumuman tersebut muncul hanya beberapa hari setelah penahanan mantan Kepala Angkatan Darat Malaysia, Muhammad Hafizuddeain Jantan, bersama dua istrinya, atas dugaan keterlibatan dalam kartel pengadaan militer. Ketiganya ditangkap pada 7 Januari oleh Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC).
MACC juga telah menahan 17 direktur perusahaan yang diduga terlibat dalam manipulasi tender pengadaan militer. Dalam pengembangan kasus, lembaga anti-korupsi tersebut menyita uang tunai sebesar 2,4 juta ringgit atau sekitar US$759 ribu, yang diduga berkaitan dengan praktik penyuapan dalam kontrak-kontrak tersebut. Hingga kini, penyelidikan telah diperluas dengan 26 perusahaan masuk dalam daftar pemeriksaan.
Kasus ini menambah daftar panjang persoalan korupsi di lingkungan Kementerian Pertahanan Malaysia selama setahun terakhir. Pada Agustus lalu, lima perwira militer senior ditahan dalam penyelidikan terhadap sindikat penyelundupan di wilayah selatan Malaysia.
Menurut otoritas setempat, sindikat tersebut diduga memasukkan barang selundupan ke negara itu dengan nilai mencapai US$1,2 juta per bulan.
Pekan lalu, Raja Malaysia sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, secara terbuka memperingatkan bahwa korupsi merupakan “musuh utama” kredibilitas militer.
Ia secara khusus menyoroti keberadaan para perantara di dalam Kementerian Pertahanan yang dinilai merusak tata kelola institusi.
“Orang-orang ini tidak boleh diizinkan masuk,” ujar Sultan Ibrahim saat bertemu dengan Kepala Angkatan Darat yang baru, Datuk Azhan Md Othman.ssc/mn/occrp
