Batusangkar, sumbarsatu.com – Delapan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyampaikan pandangan umum terhadap nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (9/7/2025).
Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangannya meliputi Fraksi PKS, Fraksi Nasdem, Fraksi Ummat Golkar, Fraksi PPP, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Kamrita, serta dihadiri 24 anggota DPRD, Bupati Tanah Datar Eka Putra, unsur forkopimda, sekretaris daerah, staf ahli bupati, kepala OPD, camat, hingga wali nagari se-Kabupaten Tanah Datar.
Fraksi PKS melalui juru bicara Adib Fadhil menekankan pentingnya agar RPJMD selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Dokumen ini diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara realistis, dengan tetap mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta efektivitas dalam pelaksanaan program.
PKS juga mengingatkan agar penyusunan RPJMD memperhatikan keterpaduan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) maupun nasional (RPJMN), serta penganggaran yang adil dan tepat sasaran.
Fraksi Nasdem lewat Junaidi Dt. Rajo Mangkuto menyoroti lemahnya strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam dokumen RPJMD. Ia menilai Tanah Datar masih terlalu bergantung pada dana transfer pusat, tanpa roadmap konkret yang mengarah pada kemandirian fiskal berbasis potensi lokal.
“Ketergantungan ini berdampak pada lemahnya otonomi fiskal daerah. Kami mendorong disusun strategi operasional yang terukur, termasuk digitalisasi perpajakan, audit aset, hingga insentif usaha lokal,” tegas Junaidi.
Dari Fraksi Gerindra, juru bicara Surva Hutri mengingatkan pentingnya menjadikan RPJMD sebagai pedoman komprehensif yang mengatur tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.
Ia juga menyinggung persoalan tapal batas antar nagari, kecamatan, hingga kabupaten yang masih banyak belum memiliki kejelasan legal formal berupa tanda batas, yang berisiko memicu konflik wilayah dalam pelaksanaan pembangunan.
Sementara itu, Fraksi Ummat Golkar melalui Herman Sugiarto mendorong agar kebijakan yang tertuang dalam RPJMD mampu melahirkan program-program yang menyentuh langsung akar permasalahan masyarakat. Ia menyarankan agar kebijakan tersebut memiliki daya ingat (legacy) yang kuat dan berdampak jangka panjang bagi generasi mendatang.
Fraksi PPP, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB juga menyampaikan pandangan umum mereka secara kritis namun konstruktif.
Para juru bicara dari masing-masing fraksi menekankan pentingnya kualitas dokumen perencanaan yang disusun dan harapan agar dapat diimplementasikan dengan baik sesuai kebutuhan dan kondisi daerah.
Ketua DPRD Anton Yondra dalam pengantarnya menekankan bahwa pandangan fraksi merupakan bagian penting dari proses demokrasi dalam penyusunan RPJMD. Ia berharap dokumen yang dihasilkan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga mampu menjadi arah pembangunan jangka panjang Tanah Datar secara berkelanjutan.
Sidang paripurna ini dijadwalkan berlanjut pada Jumat (11/7/2025) dengan agenda jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi atas nota penjelasan RPJMD 2025–2029. ssc/nc
