Tanah Datar, >sumbarsatu.com–Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat, Arif Ardiyanto, mengatakan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Hal itu dikemukan pada sosialisasi Masyarakat Pemelajar Anti Korupsi (MPAK), di aula kantor Bupati Tanah Datar, Kamis (22/05/2025).
“MPAK menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan di nagari, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, potensi terjadinya praktik korupsi dapat diminimalisir,” jelas Arif Ardiyanto.
Dikatakan dia, melalui sosialisasi MPAK ini, bisa membentuk budaya sadar antu korupsi dikalangan aparatur nagari.
"Melalui kegiatan ini, mampu membentuk budaya sadar anti korupsi di kalangan aparatur nagari sekaligus memperkuat mekanisme pengawasan, pendampingan, dan pelibatan publik dalam proses pembangunan di tingkat lokal, " ucapnya.
Disebutkan dia, beberapa nagari di Tanah Datar telah menunjukkan praktik tata kelola yang baik, misalnya tahun 2022 lalu sebanyak 27 Nagari menerima penghargaan dan lencana Desa Mandiri dari Kemendes PDTT.
"Penghargaan itu mencerminkan keberhasilan nagari meningkatkan kemandirian melalui pengelolaan keuangan yang baik dan partisipasi masyarakat membangun nagari," ungkapnya.
Bupati Tanah Datar, Eka Putra, menyambut kegiatan yamg diinisiasi oleh BPKP perwakilan Sumatera Barat tersebut.
“Kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan sosialisasi MPAK. Semoga kegiatan ini dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat budaya anti korupsi di Tanah Datar,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, khususnya para wali nagari dan perangkatnya, dalam mengikuti kegiatan ini secara serius.
“Diharapkan diskusi dan materi yang disampaikan hari ini dapat menjadi masukan konstruktif untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, termasuk dalam proses pengadaan barang dan jasa di seluruh nagari,” pintanya.
Usai mengikuti sosialisasi MPAK ini, bupati menginginkan lahir pemerintahan nagari bersama wali nagari yang bersih dari korupsi dan menjadi terbaik di Sumatera Barat.
"Selepas ini tentu para Wali Nagari akan memahami berbagai aturan dan peraturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan dengan bersih dan akuntabel, sehingga akan menjadi contoh dan terbaik di Sumbar," tukasnya.
Panitia pelaksana Sugeng Yoga Masasi menyampaikan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman peserta dan berperan aktif dalam memerangi korupsi terutama di nagari dan Kabupaten Tanah Datar.
Disampaikan sia, kegiatan yang dirancang untuk mencegah dan menghilangkan kecurangan dalam pengelolaan keuangan atau fraud di bagi dalam tiga sesi utama.
"Sesi pertama, yaitu strategi Pencegahan Fraud Aparat Desa/Nagari, dimana dalam sesi ini akan membahas cara-cara mencegah penyimpangan sejak dini," tuturnya.
Kemudian dilanjutkan sesi kedua, yakni tata kelola keuangan Desa/Nagari. "Dimana dalam sesi ini membahas pengelolaan keuangan nagari dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib anggaran," sebutnya.
Terakhir, di sesi ketiga, yakni Pengadaan Barang dan Jasa di Desa atau Nagari. "Pada sesi ini yang akan membahas berbagai aturan. Sehingga proses pemgadaan barang dan jasa di nagari berjalan baik, mulai dari perencanaan sampai pelaporan, " pungkasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh wali nagari atau perwakilan staf dari nagari se-Kabupaten Tanah Datar serta sejumlah pejabat perangkat daerah terkait. SSC/NC
