Padang, sumbarsatu.com—Pertemuan ini menjadi momen bersejarah bagi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumatera Barat, Rabu, 15 Januari 2025.
Sebanyak 28 Pengurus FPK Provinsi, 12 Pengurus FPK Kota Padang, serta 17 mahasiswa dari berbagai etnis yang ada di Sumatera Barat, menggelar audiensi dengan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, MM, di Ruang Sidang Khusus I DPRD Sumbar.
Hampir 70 kursi dipenuhi peserta yang mengenakan batik khas nusantara, menciptakan suasana hangat dan penuh keakraban. Turut hadir perwakilan berbagai etnis, mulai dari Jawa, Batak, Aceh, Melayu Riau, Minangkabau, Tionghoa, hingga Papua.
Audiensi dipandu oleh Ketua I FPK Sumbar, Ir. H. Maman Sudarman, MM, dan diawali dengan sambutan Ketua FPK Sumbar, Dr. Otong Rosadi, SH, M.Hum. Dalam pertemuan ini, berbagai masukan terkait program kerja FPK Sumbar tahun 2025 disampaikan, termasuk usulan kegiatan sosialisasi, pelatihan bagi pemuda, hingga penyusunan buku strategis daerah.
Otong Rosadi menekankan bahwa FPK Sumbar lahir berdasarkan amanah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. FPK menjadi tempat berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama antar masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar suku dan etnis tanpa menghilangkan identitas masing-masing.
“Melalui interaksi sosial di berbagai bidang seperti budaya, pendidikan, dan perekonomian, FPK diharapkan dapat menjadi jembatan integrasi bangsa,” ujar Otong.
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menyampaikan apresiasi atas pertemuan ini.
“Audiensi ini menjadi ajang silaturahmi dan ta’aruf yang penting untuk menjaga kebhinekaan,” katanya.
Ia juga mengapresiasi kehadiran mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan menekankan pentingnya kaderisasi, seraya mengutip QS An-Nisa ayat 9.
Muhidi juga mengingatkan agar FPK dan para paguyuban menyusun rencana kegiatan untuk anggaran 2026, serta mendorong pemerintah daerah untuk memberikan dukungan fasilitas dan pendanaan melalui Kesbangpol.
Dalam dialog, peserta mengusulkan beberapa inisiatif, antara lain, sosialisasi pembauran kebangsaan; pembentukan Pusat Informasi Etnis Nusantara di Kota Padang; pemberian penghargaan melalui “Pembauran Award; pembuatan aplikasi Harmoni Minangkabau; Dan program Bacarito Hikayat Nusantara.
Acara ditutup dengan penyerahan buku “Lekanis (Lembaga Adat Nias) Padang” kepada Ketua DPRD dan sesi foto bersama di tangga Ruang Sidang Utama DPRD Sumbar. SSC/MN
