MISK
Pasbar, sumbarsatu.com--Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Advokasi Kebijakan Program CSR bersama perusahaan-perusahaan yang ada di Pasaman Barat, Selasa (10/9/2024), di Aula Rumah Dinas Bupati setempat.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Hamsuardi, didampingi Wakil Bupati Risnawanto, Asisten II Endang Rirpinta, Kepala Bappelitbangda Ikhwanri, dan stakeholder terkait.
Beberapa perusahaan Pasbar yang hadir di antaranya PT Perkebunan Nusantara IV (PKS), PT Agrowiratama, PT Bakrie Pasaman Plantation, PT Bintara Tani Nusantara, PT Agro Wira Ligatsa, PT Rimbo Panjang Sumber Makmur, PT Perkebunan Nusantara IV (Kelapa Sawit), PT Perkebunan Anak Nagari Pasaman, PT Bakrie Pasaman Plantation, serta perbankan dari Bank Nagari dan Bank Mandiri.
Selain itu, juga turut hadir BPJS Kesehatan Cabang Bukittinggi dan Cabang Pasaman Barat.
Dalam arahannya, Bupati Pasbar Hamsuardi menyebutkan, bahwa Pemda telah melakukan beberapa kegiatan bersama perusahaan, bahkan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Pasbar untuk menjalin kerja sama dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar.
“Jumlah kemiskinan ekstrem di Pasbar ini, berdasarkan data P3KE, masih cukup tinggi. Mari bersama memberikan saran dan pendapat agar permasalahan kemiskinan ekstrem maupun permasalahan stunting dapat ditanggulangi. Tahun lalu, kita baru dapat menanggulangi 0,7 persen. Beberapa perusahaan telah mengambil andil, di antaranya Wilmar Group yang memberikan CSR tahun 2023 pada empat sasaran penerima manfaat di Mandiangin, Bayur Kabung, Panjung Pangkal, dan Maligi,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto menambahkan bahwa minimnya anggaran keuangan daerah tidak memungkinkan penyelesaian seluruh persoalan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, di antaranya perusahaan-perusahaan yang ada di Pasbar.
“Oleh karena itu, kami memohon dukungan dari semua pihak, terutama perusahaan pengolahan kelapa sawit, perkebunan kelapa sawit, perbankan, dan lainnya, dalam menyalurkan CSR perusahaan sebagai dukungan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Bappelitbangda Pasbar, Ikhwanri, memaparkan capaian indikator penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan di Pasbar berada pada angka 6,92% (33.520 jiwa) dengan target 6,58%. Sementara prevalensi stunting tahun 2023 berada pada angka 29,7% atau setara dengan 5.098 balita, dengan target 14%. Sedangkan kemiskinan ekstrem tahun 2023 berada pada angka 0,70% (3.410 jiwa).
Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda, Astra, menjelaskan bahwa tujuan advokasi kebijakan kolaborasi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat bersama perusahaan adalah untuk menyamakan persepsi terkait isu lintas sektor dalam percepatan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta melakukan kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan perbankan dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. SSC/NIR
