Aktivis Reformasi 98 Sebut Anies Baswedan Tidak Lakukan Serangan Pribadi ke Prabowo Subianto

Kamis, 11/01/2024 18:34 WIB
Andrianto Andri

Andrianto Andri

Jakarta, sumbarsatu.com– Pegiat demokrasi yang juga aktivis Reformasi 98 Andrianto Andri membantah tuduhan para pendukung capres nomor urut 2 Prabowo Subianto bahwa  capres nomor urut 1 Anies Baswedan telah melakukan penyerangan terhadap pribadi Prabowo Subianto. Itu semua masih dalam etika dan kepatutan sebuah perdebatan.

Andrianto Andri menyatakan hal itu kepada KBA News, Kamis, 11 Januari,  menanggapi keriuhan setelah debat ketiga capres, Minggu,  7 Januari, di mana para pengamat politik menyatakan Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo membuat Prabowo babak belur.

Akibatnya, kata dia,  para pendukung Prabowo menilai Anies Baswedan menyerang pribadi dan mereka membuat tagar playing victim untuk Menteri Pertahanan (Menhan) itu.  “Rasanya tidak tepat tuduhan debat yang menyerang personal.”

Menurut Andrianto paparan Anies Baswedan masih sangat sopan menyoal kepemilikan lahan Prabowo yang juga sudah pernah di ucapkan Jokowi dalam debat Pilpres 2019.

Kemudian itu, diakui juga oleh Prabowo, bahkan dia bilang 500.000 hektare lebih banyak dari yang dinyatakan Jokowi yang kemudian diulang Anies. Sedangkan yang disinggung Anies soal ada pihak ketiga di Kemenhan yakni PT. Teknologi Militer Indonesia (TMI) yang diduga  milik kroni Prabowo,  sudah jadi pembicaraan umum. Masyarakat mengetahui ada “mafia” alustsista yang bikin markup gila gilaan yang tentunya merugikan keuangan negara.

Dia juga melanjutkan, ada yang menarik dari pernyataan Mantan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, yang menyatakan, di dalam masa empat tahun jadi Menhan, Prabowo ternyata cuma membeli tiga barang,  semuanya pesawat  VVIP Falcon yang lain delivery,  saat Menhannya Purnomo Yusgiantoro dan Ryamizard Ryacudu.

Andri lantas menanyakan, akumulasi sekitar Rp 700-an trilun anggaran ke mana saja? Ia menuturkan jelas sekali,  Prabowo berupaya berlindung di balik kerahasian negara. Mestinya, soal budget itu sifatnya open policy di mana publik berhak untuk tahu. Karena publik merupakan pembayar pajak untuk membiayai negara.

 “Yang dikategorikan sebagai rahasia negara itu dan tidak boleh di ungkap yakni  seperti instalasi rudal dimana saja, Instalasi bunker komando, artileri medan, dan lain-lain. Menyebut besar,  dan pengunaan anggaran sebagai rahasia negara jelas merupakan tindakan yang tidak patut,” katanya.

Dalam penilaian Andri, kapasitas Prabowo terungkap minim soal pertahanan, dan itu, wajar saja karena Prabowo tidak pernah  bertugas di teritorial jadi Pangdam, Kasad bahkan Panglima TNI. Jadi tidak memahami postur pertahanan.

 “Apalagi Prabowo memang tidak pernah jadi pejabat sipil, tidak punya  pengalaman mengelola keuangan secara bijaksana. Karir militernya naik karena dia menantu Soeharto,” tukasnya. SSC/KBA



BACA JUGA