Bupati Agam Indra Catri
Agam,sumbarsatu.com-Penghargaan Kabupaten Peduli HAM, yang diterima Bupati Agam, H. Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah, Minggu (10/12/2017) dari Kementerian Hukum dan HAM RI, banyak artinya bagi Agam secara totalitas.
Pernyataan itu disampaikan Ketua KNPI Agam, Rizki Abdillah Fadhal, Rabu (13/12/2017), dalam perbincangan dengan sumbarsatu.com.
“Penghargaan tersebut merupakan pengakuan Pusat, kalau Kabupaten Agam daerah yang menjunjung tinggi HAM. Artinya, Agam kondusif dalam arti luas, dan kondisi itu juga sangat menguntungkan pembangunan berbagai sektor,termasuk pembangunan bidang pariwisata,” ujarnya.
Hal itu membuktikan kalau pemerintah, dalam hal ini Pemkab Agam, telah berbuat banyak, sehingga Pemerintah Pusat menilai telah mampu melakukan pemenuhan HAM.
“Tim penilai tentu telah melakukan berbagai penilaian,sehingga memutuskan Agam berhak menerima penghargaan sebaasi Kabupaten Peduli HAM,” ujarnya pula.
Tim penilai melakukan penilaian yang berkaitan dengan beberapa hal. Antara lain, pemenuhan hal atas kesehatan warga, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.
Di samping kriteria tersebut, kriteria lain yang mempengaruhi penentuan kabupaten Agam, sebagai kabupaten peduli HAM adalah terpenuhinya kepatuhan pemerintah daerah untuk melahirkan peraturan daerah yang berperspektif HAM, yaitu perda yang menghormati nilai-nilai lokal yang masih hidup dan berkembang di tengah masyarakat.
Namun, anggota DPRD Agam dari PKS tersebut,berharap agar penghargaan itu tidak membuat Pemkab Agam merasa puas. Karena tantangan ke depan lebih berat lagi. Hendaknya, penghargaan itu menjadi cambuk,agar bekerja lebih baik lagi memenuhi tuntuan pembangunan, demi menyejahterakan warga.
Ia juga menilai sangat bijaksana peringatan Presiden RI, Joko Widodo, agar bupati bersama seluruh aparatur di Kabupaten Agam, lebih giat lagi bekerja, mengupayakan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, agar apresiasi pemerintah pusat itu jadi lebih bermakna.
Ia juga mengapresiasi penghargaan tersebut.begitu juga pengakuan BupatiAgam H. Inda Catri Dt. Malako nan Putiah, yang menyebutkan penghargaan itu bukanlah tujuan, tapi diterima sebagai penyemangat untuk masa depan yang lebih baik lagi, karena ia ingin masalah HAM ini terus menjadi perhatian bersama.
Rizki juga merasa bangga, karena di Agam, setiap regulasi dan aplikasi di lapangan selalu memperhatikan nilai kemanusiaan. Sehingga, dalam pelaksanaannya tidak bersinggungan dan bertentangan dengan masyarakat.
"Seperti baru-baru ini, Pemkab Agam sudah meluncurkan aplikasi e-Planning, yang bertujuan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan, dalam upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dengan begitu akan tersalurkan hak masyarakat untuk melihat informasi perencanaan pembangunan daerah," ujarnya.(MSM)
