Relokasi Badak Jawa Ditolak, Jejak Konsesi Emas Antam 1.340 Hektare di Batas Ujung Kulon Disorot

POPULASI 87–100 EKOR

Selasa, 17/11/2026 16:44 WIB
Ilustrasi dibuat akal imitasi

Ilustrasi dibuat akal imitasi

 

Jakarta, sumbarsatu.com — Rencana pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, menuai penolakan. Di balik alasan penyelamatan satwa langka dari ancaman bencana, muncul persoalan lain yang menuntut penjelasan pemerintah: keberadaan konsesi tambang emas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), seluas 1.340 hektare di sekitar kawasan Ujung Kulon.
 
 
Dugaan itu belum terbukti. Namun, riwayat konsesi Cibaliung, pencabutan izin usaha pertambangan, dan upaya pemulihan izin yang masih berlangsung menjadi rangkaian persoalan yang layak dibuka kepada publik.

Pemerintah perlu menjelaskan apakah terdapat hubungan antara rencana relokasi, kebijakan pertambangan, dan masa depan kawasan konservasi Ujung Kulon.

Wacana pemindahan badak Jawa tersebut disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026).

Hashim beralasan populasi badak Jawa di Ujung Kulon menghadapi ancaman bencana alam, terutama tsunami yang dapat dipicu aktivitas tektonik maupun vulkanik Gunung Anak Krakatau.

"Pemindahan sebagian populasi ke Alas Purwo perlu dipertimbangkan untuk menghindari kepunahan apabila bencana besar terjadi," kata Hashim Djojohadikusumo.

Ia juga membuka kemungkinan penggunaan skema pendanaan konservasi dengan melibatkan lembaga donor dan investor.

Gagasan tersebut segera memunculkan perdebatan. Sejumlah kalangan mempertanyakan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru. Mereka mengingatkan bahwa pemindahan satwa dengan karakter ekologis khusus tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pertimbangan ketersediaan kawasan hutan.

Di tengah perdebatan itu, perhatian publik mengarah pada aktivitas pertambangan emas Cibaliung yang berada di wilayah Pandeglang, tidak jauh dari kawasan Ujung Kulon.

Jejak Konsesi Emas 1.340 Hektare

PT Cibaliung Sumberdaya merupakan perusahaan pertambangan emas yang berada di bawah Antam. Wilayah izin usaha pertambangannya tercatat seluas 1.340 hektare. Kegiatan produksi dimulai pada 2010 dan berlangsung hingga Mei 2022.

Setelah itu, perusahaan memasuki tahap pascatambang pada Juni 2022 menyusul pencabutan izin usaha pertambangan oleh pemerintah.

Namun, pencabutan izin tersebut tidak serta-merta mengakhiri kepentingan perusahaan terhadap kawasan pertambangan Cibaliung. Dalam laporan Antam hingga kuartal III 2026, perusahaan masih mengupayakan keberatan dan pemulihan IUP PT Cibaliung Sumberdaya.

Fakta tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan wilayah pertambangan Cibaliung. Apakah pemulihan izin masih dimungkinkan? Bagaimana status wilayah konsesi setelah pencabutan IUP? Apakah terdapat rencana pengembangan tambang baru di sekitar kawasan tersebut?

Pertanyaan itu semakin relevan ketika pemerintah mulai membicarakan pemindahan badak Jawa dari habitat aslinya. Apalagi, kawasan Ujung Kulon memiliki nilai ekologis dan strategis yang sangat tinggi karena menjadi tempat terakhir bagi kelangsungan spesies tersebut.

Meski demikian, belum tersedia bukti yang menunjukkan bahwa proses pemulihan izin Cibaliung memiliki hubungan langsung dengan rencana relokasi badak Jawa.

Hubungan geografis antara konsesi dan kawasan konservasi pun harus diuji melalui peta koordinat resmi, bukan sekadar asumsi berdasarkan kedekatan lokasi.

Empat Belas Titik Prospek Emas

Potensi pertambangan di Cibaliung juga bukan persoalan baru. Penelitian geologi yang diterbitkan dalam Buletin Sumber Daya Geologi Kementerian ESDM pada 2020 mengidentifikasi 14 wilayah prospek mineralisasi emas di kawasan tersebut.

Wilayah prospek itu meliputi Cikoneng-Cibitung, Cibengang, Rorah Kadal, Cikeni, Ramada, Mastar, Muara Cikeni, Cipatat, Ciburial, Cikamancing, Sompok Utara, Batulawang Utara, Cikarae-Cingenge, dan Ciparay.

Dari 14 wilayah tersebut, enam lokasi direkomendasikan untuk penelitian dan eksplorasi lanjutan, yakni Cibengang, Ramada, Cikoneng Barat, Cikamancing, Sompok Utara, dan Batulawang Utara.

Data tersebut memperlihatkan adanya potensi mineralisasi emas yang masih menarik untuk diteliti di kawasan Cibaliung. Akan tetapi, titik-titik prospek itu tidak otomatis menjadi cadangan tambang yang terbukti dan tidak dapat langsung dianggap berada di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Pemerintah perlu membuka peta geologi dan peta perizinan pertambangan secara bersamaan. Dari sana dapat diketahui apakah titik prospek tersebut berada di dalam wilayah konsesi yang pernah dikelola PT Cibaliung Sumberdaya, di luar konsesi, atau berdekatan dengan batas kawasan konservasi.

ESDM Belum Memiliki Data Mineral di Dalam Taman Nasional

Di tengah berkembangnya dugaan mengenai kepentingan pertambangan, Kementerian ESDM menyatakan belum memiliki data potensi mineral di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, mengatakan pihaknya belum pernah melakukan kegiatan eksplorasi di kawasan konservasi tersebut. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (17/11/2026).

Keterangan tersebut penting untuk membedakan potensi mineral di kawasan Cibaliung dengan potensi mineral di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Sampai saat ini, belum ada hasil eksplorasi Badan Geologi yang dapat dijadikan dasar untuk memastikan keberadaan maupun besaran cadangan emas di dalam taman nasional.

Dengan kata lain, klaim bahwa relokasi badak akan membuka akses pertambangan di dalam Ujung Kulon belum memiliki dasar pembuktian geologis maupun perizinan yang memadai.

Namun, ketiadaan data eksplorasi tidak menghapus kebutuhan untuk memeriksa kebijakan pertambangan di wilayah sekitarnya. Apalagi, pemerintah telah menetapkan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani pada 12 Februari 2026.

Keputusan tersebut mengatur penetapan Wilayah Usaha Pertambangan, Wilayah Pertambangan Rakyat, dan Wilayah Pencadangan Negara. Penetapan wilayah pertambangan tidak otomatis memberikan izin kepada perusahaan untuk melakukan eksplorasi maupun produksi. Setiap kegiatan tetap harus mengikuti ketentuan perizinan dan tata ruang yang berlaku.

Karena itu, lampiran peta keputusan menteri tersebut perlu diperiksa untuk memastikan posisi wilayah pertambangan terhadap konsesi Cibaliung dan batas Taman Nasional Ujung Kulon.

Populasi 87–100 Ekor, Risiko Kepunahan Menghantui

Persoalan pertambangan dan relokasi berlangsung ketika populasi badak Jawa berada dalam kondisi sangat rentan. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, populasi satwa bercula satu tersebut diperkirakan hanya berkisar 87–100 individu. Seluruhnya hidup di Taman Nasional Ujung Kulon.

Kementerian Kehutanan juga mengungkapkan persoalan keragaman genetik yang serius. Kajian yang dipublikasikan pada Agustus 2025 menyebut tingkat inbreeding atau perkawinan sedarah mencapai 58,5 persen.

Analisis kelangsungan hidup populasi (Population Viability Analysis/PVA) bahkan memperkirakan spesies ini berpotensi mengalami kepunahan dalam waktu kurang dari 50 tahun apabila tidak dilakukan intervensi konservasi yang memadai.

Pemerintah selama ini mengembangkan Javan Rhino Study and Conservation Area (JRSCA) di dalam Taman Nasional Ujung Kulon. Kawasan tersebut disiapkan untuk memperkuat perlindungan dan meningkatkan peluang reproduksi badak Jawa.

Berbeda dengan pemindahan ke Alas Purwo, JRSCA masih berada dalam habitat asli badak Jawa. Pengembangan kawasan itu menjadi salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan populasi tanpa mengeluarkan satwa dari ekosistem asalnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan badak Jawa jauh lebih kompleks daripada sekadar memindahkan sebagian individu ke kawasan lain. Ada persoalan reproduksi, keragaman genetik, daya dukung habitat, ancaman penyakit, dan perlindungan jangka panjang yang harus diperhitungkan.

Penolakan dan Tuntutan Keterbukaan

Penolakan terhadap rencana relokasi datang dari berbagai kalangan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Banten, melalui ketuanya, Endang Kurnia, menyampaikan keberatan terhadap gagasan pemindahan badak Jawa.

Penolakan juga disuarakan Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah yang meminta penjelasan mengenai rencana tersebut. Sejumlah anggota DPR RI turut mengingatkan pemerintah agar tidak mengambil keputusan sebelum seluruh risiko ekologis dan konsekuensi konservasi diperhitungkan.

Kementerian Kehutanan sendiri menegaskan Alas Purwo belum ditetapkan sebagai lokasi pemindahan. Rencana tersebut masih membutuhkan kajian ilmiah, termasuk ketersediaan pakan, sumber air, luas habitat efektif, ruang jelajah, potensi konflik dengan satwa setempat, dan risiko penyakit.

Belum ada keputusan mengenai jumlah badak yang akan dipindahkan, komposisi individu jantan dan betina, metode pemindahan, maupun jadwal pelaksanaannya.

Situasi ini seharusnya menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk membuka seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana tersebut. Termasuk skema pendanaan yang melibatkan investor, calon mitra, bentuk kerja sama, dan konsekuensi terhadap pengelolaan kawasan konservasi.

Pada saat bersamaan, pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka status konsesi PT Cibaliung Sumberdaya, proses pemulihan IUP, dan posisi wilayah pertambangan terhadap batas Taman Nasional Ujung Kulon. ssc/mn

 

 



BACA JUGA