Sumbar Perjuangkan Mr. Assaat Jadi Pahlawan Nasional, Sejarawan Ungkap Perannya Menyelamatkan Republik

Senin, 16/11/2026 23:53 WIB

PADANG, sumbarsatu.com — Sumatera Barat memperkuat upaya mengusulkan Mr. Assaat Datuk Mudo sebagai Pahlawan Nasional. Tokoh kelahiran Banuhampu, Kabupaten Agam, 18 September 1904 itu dinilai memiliki kontribusi penting dalam sejarah pergerakan kebangsaan, pembentukan lembaga negara, hingga menjaga keberlangsungan Republik Indonesia ketika berlangsung peralihan kekuasaan dari Republik Indonesia (RI) menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 1949.

Pengusulan tersebut dibahas dalam Seminar Nasional Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional Mr. Assaat yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bersama Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Cabang Sumatera Barat di Hotel Daima, Padang, Senin (16/11/2026).

Dalam pembukaan seminar nasional ini, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan Sumatera Barat hingga tahun ini telah melahirkan 17 tokoh yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Jumlah tersebut menempatkan Sumatera Barat sebagai provinsi dengan jumlah Pahlawan Nasional terbanyak di luar Pulau Jawa.

“Perjuangan mengusulkan Mr. Assaat merupakan bagian dari tanggung jawab masyarakat Sumatera Barat dalam menjaga memori kolektif bangsa sekaligus mewariskan nilai-nilai perjuangan kepada generasi berikutnya. Ia berharap proses pengusulan tersebut dapat membuahkan hasil pada tahun mendatang,” sebut Gubernur yang akrab disapa Buya ini.

Seminar menghadirkan sejumlah sejarawan dan akademisi, di antaranya Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik Prof. Dr. Asvi Warman Adam, Ketua MSI Cabang Sumatera Barat Prof. Dr. Sudarman, M.A., serta sejarawan yang juga Wakil Ketua I MSI Pusat Dr. Wannofri Samry, M.Hum. Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial RI Dr. Salahuddin Yahya, M.Si., turut memberikan penjelasan mengenai persyaratan dan mekanisme pengusulan calon Pahlawan Nasional.

Seminar ini dibagi dua sesi. Seni pertama dengan moderatir Emil Mahmudsyah menghadirkan Sudarman dan Asvi Warman Adam, sedang seni kedua menampilkan Wannofri Samry dan Salahuddin Yahya yang dimoderatori Yose Hendra.

Pembahasan seminar menempatkan Mr. Assaat dalam tiga ruang pengabdian penting, yakni sebagai perintis organisasi kebangsaan, intelektual hukum, dan tokoh yang berperan menjaga keberadaan Republik Indonesia pada masa transisi kenegaraan.

Dari Pergerakan Pemuda Hingga Panggung Kebangsaan

Ketua MSI Sumatera Barat Sudarman dalam paparannya berjudul Menjadi Indonesia: Cetak Biru Intelektual Mr. Assaat Mudo (1904–1939) menjelaskan perjalanan intelektual Assaat yang tumbuh melalui lingkungan adat Minangkabau, pendidikan modern, dan pergerakan nasional.

Assaat lahir di Banuhampu, Agam, dari pasangan Taib Datuk Yang Basa dan Siti Djauwah. Lingkungan keluarga dan tradisi Minangkabau yang menghargai pendidikan serta kesetaraan menjadi salah satu latar pembentukan pemikirannya.

Perjalanan pendidikannya dimulai di Sumatera Barat. Pada 1917, ia menempuh pendidikan di HIS Adabiah Padang. Ia kemudian melanjutkan pendidikan ke MULO pada 1922–1925 sebelum memasuki pendidikan hukum.

Sudarman memetakan perjalanan intelektual Assaat melalui empat tahapan geografis. Banuhampu menjadi akar kultural, Padang menjadi ruang tumbuhnya kesadaran modern, Batavia menjadi pusat pergerakan pemuda dan konsolidasi kebangsaan, sedangkan Leiden menjadi tempat penguasaan ilmu ketatanegaraan.

Dalam pergerakan pemuda, Assaat bergabung dengan Jong Sumatranen Bond pada 1926. Ia juga terlibat dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928. Keterlibatannya berlanjut dalam proses penggabungan organisasi-organisasi pemuda menuju Indonesia Muda pada 1929.

“Dalam struktur organisasi tersebut, Assaat dipercaya menjadi Bendahara I Komisi Besar Indonesia Muda,” kata Sudarman.

Bagi Sudarman, perjalanan tersebut memperlihatkan proses pembentukan kesadaran kebangsaan Assaat. Ia tumbuh dari lingkungan lokal, memperoleh pendidikan modern, kemudian terlibat dalam gerakan yang memperjuangkan persatuan Indonesia.

Sudarman juga menempatkan Assaat sebagai intelektual hukum yang memiliki kemampuan memahami dan merumuskan tata negara. Pendidikan hukumnya di Leiden pada 1939 menjadi salah satu puncak perjalanan intelektual yang kemudian berhubungan dengan pengabdiannya dalam pemerintahan Republik Indonesia.

Perdebatan tentang Status Presiden Assaat

Persoalan kedudukan Mr. Assaat dalam sejarah kepresidenan Indonesia menjadi salah satu pembahasan penting yang disampaikan sejarawan Asvi Warman Adam.

Dalam presentasinya bertajuk Presiden Assaat, Asvi mengangkat persoalan pengakuan terhadap Assaat sebagai bagian dari sejarah kepresidenan Republik Indonesia.

Asvi mengutip pandangan yang disampaikan dalam pengukuhan Prof. Bambang Purwanto di Universitas Gadjah Mada (UGM). Dalam pandangan tersebut, Sjafruddin Prawiranegara dan Assaat dapat dikategorikan sebagai presiden dalam sejarah Republik Indonesia apabila sejarah dipahami sebagai sebuah proses.

Asvi juga menyoroti konsekuensi historis dan yuridis jika keberadaan Assaat dalam sejarah kepresidenan diabaikan. Salah satu kaitannya adalah pendirian UGM yang statuta pendiriannya ditandatangani Assaat ketika menjalankan jabatan Pemangku Jabatan Presiden RI.

“Perdebatan mengenai kedudukan Assaat tidak terlepas dari perubahan bentuk negara setelah Konferensi Meja Bundar (KMB),” papar Asvi.

Pada 27 Desember 1949, Soekarno dilantik menjadi Presiden RIS. Sementara itu, Republik Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta tetap menjadi salah satu negara bagian dalam susunan federal tersebut. Assaat kemudian menjalankan jabatan Pemangku Jabatan Presiden RI di Yogyakarta.

Dalam presentasinya, Asvi membedakan kedudukan Assaat dengan pejabat yang hanya menjalankan fungsi kepresidenan ketika Presiden Soekarno berada di luar negeri. Menurut argumentasi yang dipaparkannya, Assaat menjalankan fungsi pemerintahan melalui berbagai tindakan kenegaraan, termasuk penerbitan keputusan pengangkatan, kebijakan pendidikan, telegram luar negeri, serta penataan perangkat negara dan pemerintahan.

Asvi menekankan bahwa status presiden tidak semestinya hanya dipahami sebagai simbol, tetapi juga harus dilihat dari fungsi dan tindakan kenegaraan yang dijalankan.

Pembahasan tersebut memberikan dasar penting untuk menempatkan Assaat secara tepat dalam historiografi Indonesia, terutama ketika membicarakan kesinambungan Republik pada masa RIS.

Menjaga Keberlangsungan Republik dan Pendidikan Nasional

Peran Assaat dalam mempertahankan keberadaan Republik Indonesia juga dibahas dalam makalah sejarawan Wannofri Samry berjudul Peran Mr. Assaat dalam Republik Indonesia: Dari KNIP hingga Acting Presiden dan Sesudahnya.

Dalam kajian tersebut, Wannofri menelusuri keterlibatan Assaat dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), terutama ketika dipercaya menjadi Ketua Badan Pekerja KNIP sejak 16 Februari 1946 hingga Desember 1949.

Pada masa itu, BP-KNIP menjalankan fungsi penting dalam kehidupan ketatanegaraan, mulai dari pembahasan kebijakan pemerintahan, penyusunan peraturan, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Setelah hasil KMB disepakati dan RIS terbentuk, Assaat dilantik sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI pada 27 Desember 1949. Jabatan tersebut menempatkannya sebagai pemimpin Republik Indonesia yang tetap berkedudukan di Yogyakarta.

Dalam masa kepemimpinannya, Assaat menghadapi persoalan keberlangsungan lembaga pemerintahan, kepegawaian, jabatan, dan perangkat negara. Ia juga melakukan komunikasi politik dengan berbagai kelompok masyarakat serta mengunjungi sejumlah wilayah untuk menegaskan bahwa Republik Indonesia tetap ada.

Wannofri juga menguraikan peran Assaat dalam bidang pendidikan. Salah satu kontribusi yang mendapat perhatian adalah upayanya mempertahankan keberadaan Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta.

Dalam kajian tersebut disebutkan, persoalan keberlanjutan UGM dibahas dalam rapat senat pada 22 Mei 1950. Assaat mendukung agar universitas tersebut tetap berada di Yogyakarta.

Dukungan itu kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1950 yang menjadi dasar penyelenggaraan Universiteit Negeri Gadjah Mada. Peraturan tersebut ditetapkan pada 14 Agustus 1950.

“Assaat juga menandatangani Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai kewajiban belajar bagi anak-anak,” terang Wannofri.

Peran lainnya berkaitan dengan proses kembalinya negara-negara bagian RIS ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan RI di bawah Perdana Menteri Abdul Halim bersama pemerintahan RIS yang dipimpin Mohammad Hatta melakukan serangkaian perundingan yang berpuncak pada kesepakatan kembali ke negara kesatuan pada 1950.

Pada 15 Agustus 1950, Soekarno kembali menjabat Presiden Republik Indonesia. Assaat mengakhiri tugasnya sebagai Pemangku Jabatan Presiden RI setelah negara kembali menjadi kesatuan pada 17 Agustus 1950.

Setelah itu, Assaat melanjutkan pengabdiannya sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Mohammad Natsir.

Kemensos: Pengusulan harus memenuhi persyaratan ketat

Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial RI, Dr. Salahuddin Yahya, M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa pengusulan gelar Pahlawan Nasional harus melalui pembuktian sejarah, pengujian akademik, dan pemenuhan persyaratan administrasi.

Menurut Salahuddin, terdapat persyaratan umum dan khusus yang harus dipenuhi calon Pahlawan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Persyaratan umum mencakup status sebagai warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk tindak pidana yang diancam hukuman penjara paling singkat lima tahun.

Sementara itu, persyaratan khusus mencakup pernah memimpin perjuangan bersenjata, perjuangan politik, atau bidang lainnya; tidak pernah menyerah kepada musuh; melakukan pengabdian dan perjuangan hampir sepanjang hidupnya; serta memiliki gagasan besar untuk pembangunan bangsa dan karya yang berdampak terhadap masyarakat.

"Kriteria lainnya adalah konsistensi kebangsaan dan perjuangan yang memiliki jangkauan luas serta dampak nasional," terangnya.

Salahuddin menegaskan, jasa Assaat harus diuji melalui tindakan, pengorbanan, dan dampaknya bagi bangsa dan negara. Setiap persyaratan harus ditopang bukti yang dapat diperiksa.

Ia juga mengingatkan bahwa kajian akademik pengusulan Assaat perlu menjawab tiga pertanyaan mendasar: bagaimana perannya menjaga kesinambungan Republik pada 1949–1950, bagaimana pengabdiannya memperlihatkan keteladanan dan tanggung jawab, serta sejauh mana kontribusinya memiliki dampak nasional.

Sejumlah persoalan dalam perjalanan hidup Assaat, termasuk isu PRRI, riwayat penahanan, dan Gerakan Assaat, juga harus ditelaah secara objektif dengan memperhatikan sumber sezaman, konteks sejarah, serta dokumen hukum.

Kementerian Sosial, jelasnya, bertugas menjaga tata kelola, koordinasi, dan kelengkapan administrasi. Penilaian terhadap substansi sejarah dilakukan para ahli dan Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) secara independen.

Dalam paparannya, Salahuddin juga menjelaskan sepuluh kelompok dokumen yang perlu disiapkan, antara lain rekomendasi gubernur, surat pengantar Dinas Sosial provinsi, hasil sidang TP2GD, surat keputusan pembentukan TP2GD, biografi perjuangan, naskah akademik, dokumentasi seminar, dokumen pendukung berupa foto dan tanda kehormatan, biodata ahli waris, serta dokumen digital.

Mekanisme pengusulan dimulai dari masyarakat atau lembaga pengusul, dilanjutkan melalui pemerintah kabupaten/kota, TP2GD provinsi, gubernur, Kementerian Sosial, TP2GP, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, hingga akhirnya menjadi kewenangan Presiden untuk menetapkan gelar Pahlawan Nasional.

Salahuddin juga mengingatkan bahwa pelaksanaan seminar dan dukungan masyarakat belum dengan sendirinya membuktikan berkas pengusulan telah diterima TP2GP. Pemerintah daerah, Dinas Sosial, dan TP2GD masih perlu memastikan status administrasi serta menghimpun dokumen sejarah dari Sumatera Barat, Yogyakarta, dan pemerintah pusat.

Menunggu Pngakuan Ngara

Kepala Dinas Sosial Sumatera Barat Syaifullah mengatakan seminar tersebut melibatkan berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tenaga pendidikan, insan pers, penulis, hingga pemerhati sejarah.

Kegiatan ini juga mendapat dukungan keluarga Mr. Assaat, anggota DPRD Sumatera Barat H. Rafdinal, S.H., M.H., serta Masyarakat Sejarawan Indonesia.

Bagi Sumatera Barat, pengusulan Mr. Assaat menjadi Pahlawan Nasional merupakan upaya menghadirkan kembali peran tokoh daerah dalam perjalanan sejarah Indonesia. Rekam jejaknya memperlihatkan keterlibatan dalam pergerakan pemuda, perjuangan politik, pembentukan lembaga negara, pendidikan, hingga keberlangsungan Republik pada masa transisi kenegaraan.

Namun, pengakuan negara terhadap jasa tersebut tetap harus melalui penelitian sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan dan prosedur pengusulan sesuai ketentuan.

"Seminar nasional ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat landasan akademik dan administrasi agar perjalanan serta pengabdian Mr. Assaat memperoleh penilaian yang proporsional dalam sejarah nasional." kata Syaifullah.

Seminar tersebut turut dihadiri Zukri Saad (tokoh masyarakat Banuhampu), Eko Yanche Edrie dan Gusfen Khairul (Dewan Harian Daerah '45 Sumatera Barat), Israr Iskandar, Yudhi Andoni, Zulqaiyyim, dan Sitti Fatimah (akademisi), serta Hendra Makmur, Devie Diany, Fajar Rusvan, M Khudri, dan Hasril Chaniago. Hadir pula sejumlah pengusul, tokoh masyarakat dari Nagari Banuhampu, serta mahasiswa. ssc/mn



BACA JUGA