73 Ribu Hektare Hutan Sosial Pasaman, Tantangan Besar Penguatan Tata Kelola

Senin, 16/11/2026 21:29 WIB

Pasaman, sumbarsatu.com — Pengelolaan sekitar 73.000 hektare kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Pasaman membutuhkan penguatan tata kelola. Kepastian akses kelola harus diikuti dengan penguatan kelembagaan, pendampingan usaha, dukungan pemerintah, serta keterlibatan perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Langkah tersebut diperlukan agar kelestarian hutan tetap terjaga dan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaannya.

Kabupaten Pasaman memiliki potensi besar dalam pengembangan Perhutanan Sosial. Hingga saat ini, sebanyak 39 persetujuan Perhutanan Sosial telah diterbitkan dan tersebar di 30 nagari dengan luas kelola sekitar 73.000 hektare.

Besarnya luasan tersebut menghadirkan tantangan tersendiri. Kelompok masyarakat yang memperoleh akses kelola perlu didukung dengan kapasitas kelembagaan dan pendampingan yang memadai agar mampu mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan.

Keberhasilan Perhutanan Sosial tidak cukup diukur dari luas kawasan yang telah diberikan akses kelolanya. Masyarakat juga perlu memiliki kemampuan menjaga tutupan hutan, memanfaatkan potensi sumber daya alam, serta mengembangkan usaha ekonomi tanpa mengabaikan kelestarian kawasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, KKI WARSI bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui KPHL Unit 1 Pasaman, dan sejumlah pemangku kepentingan mendorong penguatan tata kelola Perhutanan Sosial.

Upaya ini merupakan bagian dari program konsorsium CSOs Standing Shoulder to Shoulder in Defense of Forest Livelihoods (STS) yang mendapat dukungan Uni Eropa.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial (Pokja PPS) Kabupaten Pasaman sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Melalui kelompok kerja ini, organisasi perangkat daerah (OPD) diharapkan dapat menyelaraskan program dan dukungan sesuai kebutuhan masyarakat pengelola hutan.

Dukungan tersebut mencakup penguatan kelembagaan, pendampingan usaha, kemudahan pelayanan perizinan, penyediaan infrastruktur, hingga perlindungan kawasan hutan. Melalui koordinasi yang lebih terarah, Perhutanan Sosial diharapkan menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah, tidak hanya menjadi program di sektor kehutanan.

Wakil Bupati Pasaman, Parulian Dalimunthe, menegaskan bahwa pengembangan Perhutanan Sosial tidak boleh berhenti pada pemberian akses kelola hutan. Masyarakat harus mendapatkan dukungan agar mampu mengembangkan usaha dan memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan kawasan secara berkelanjutan.

Hal itu disampaikannya dalam pertemuan pemantauan dan evaluasi program bersama KKI WARSI dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam di Kabupaten Pasaman, 10 November 2026.

“Pemanfaatan jasa lingkungan, termasuk melalui skema karbon, merupakan salah satu peluang yang dapat dikembangkan dalam Perhutanan Sosial. Potensi ini bisa menjadi sumber manfaat tambahan bagi masyarakat, sepanjang dipersiapkan dan dikelola dengan baik. Karena itu, diperlukan kesiapan kelompok, pendampingan teknis, serta tata kelola yang memastikan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujar Parulian.

Direktur KKI WARSI, Adi Junedi, mengatakan pengembangan Perhutanan Sosial perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan wilayah. Salah satu pendekatan yang didorong adalah Integrated Area Development (IAD) atau pembangunan wilayah terpadu.

Pendekatan ini menghubungkan upaya perlindungan hutan dengan pengembangan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

“Perhutanan Sosial harus mampu memastikan hutan tetap terjaga sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah daerah, sektor kehutanan, dan para pihak untuk memperkuat kelembagaan, mengembangkan usaha masyarakat, serta membuka peluang pendanaan lingkungan, termasuk pendanaan karbon dan pembiayaan inovatif lainnya,” ujar Adi.

Perempuan dan Perubahan dalam Pengelolaan Hutan

Pentingnya dukungan kebijakan dan pengembangan ekonomi dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat juga terlihat dalam kunjungan lapangan Delegasi Uni Eropa di Pasaman.

Setelah berdiskusi dengan pemerintah daerah, delegasi mengunjungi sejumlah inisiatif masyarakat di tingkat nagari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan peran perempuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan ekonomi lokal.

Keterlibatan perempuan merupakan bagian penting dalam tata kelola Perhutanan Sosial. Perempuan memiliki kontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengembangan usaha kelompok. Mereka juga perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pendapat, terlibat dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat yang setara dari pengelolaan hutan.

Salah satu upaya untuk mendorong perubahan tersebut dilakukan melalui pendekatan Feminist Participatory Action Research (FPAR). Pendekatan ini menempatkan perempuan sebagai subjek utama dalam mengidentifikasi dan mengkaji persoalan yang mereka hadapi. Mereka juga didorong untuk mengorganisasikan aksi guna menghasilkan perubahan di lingkungan masing-masing.

Perubahan tersebut dirasakan Dona, Ketua KUPS Induak Baringin, Nagari Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping. Setelah mengikuti proses FPAR, ia bersama perempuan lainnya semakin memahami hak dan peran mereka dalam kehidupan bermasyarakat.

“Setelah mengikuti kegiatan ini, mindset dan wawasan kami sebagai perempuan semakin terbuka. Kami memahami bahwa perempuan juga memiliki suara dan hak yang sama dengan laki-laki,” ujar Dona.

Penguatan kapasitas perempuan juga diikuti dengan pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Salah satunya melalui kerajinan tikar berbahan rotan yang dikembangkan kelompok perempuan. Selain itu, masyarakat juga mengembangkan usaha beras organik.

Berbagai kegiatan tersebut memperlihatkan kontribusi perempuan dalam mengembangkan ekonomi keluarga dan komunitas. Mereka juga berperan dalam mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam kunjungan tersebut, delegasi turut melihat berbagai inisiatif masyarakat dalam mengembangkan sumber penghidupan berbasis potensi lokal sekaligus menjaga sumber daya alam. Praktik tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat berkaitan erat dengan perubahan sosial dan ekonomi di tingkat komunitas.

Kunjungan ini merupakan bagian dari pemantauan dan evaluasi program yang telah dijalankan KKI WARSI bersama para mitra sejak 2024. Program tersebut mendorong penguatan peran organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan masyarakat lokal dalam perlindungan hutan, tata kelola sumber daya alam, serta pengembangan penghidupan berkelanjutan.

Memperkuat Koordinasi dan Dukungan Pemerintah Daerah

Untuk memperkuat tata kelola Perhutanan Sosial di Pasaman, KKI WARSI bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman sebelumnya telah memfasilitasi rapat kerja dan penyusunan rencana aksi Pokja PPS periode 2026–2027.

Pertemuan tersebut mengidentifikasi berbagai kebutuhan kelompok Perhutanan Sosial. Hasilnya menjadi dasar penyusunan langkah kerja dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut, pada 17–19 November 2026 direncanakan pertemuan awal dan diskusi Sekretariat Pokja PPS. Agenda tersebut mencakup penyusunan basis data Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), identifikasi potensi pengembangan melalui pendekatan IAD dan skema karbon, serta pembentukan tim sekretariat.

Kegiatan itu juga direncanakan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelayanan kelompok. Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi perizinan, pendampingan, dan akses pembiayaan.

Selain memberikan pendampingan di Pasaman, KKI WARSI juga mengelola mekanisme penyaluran hibah atau regranting melalui Warsi Grant Management (WGM). Mekanisme ini ditujukan untuk mendukung organisasi masyarakat sipil dan komunitas lokal di Sumatera Barat, Jambi, hingga Bengkulu dalam menjalankan inisiatif perlindungan hutan dan pengembangan penghidupan masyarakat.

Penguatan Perhutanan Sosial di Pasaman membutuhkan komitmen bersama pemerintah daerah, KPHL Unit 1 Pasaman, KKI WARSI, kelompok masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pemberian akses kelola harus diikuti peningkatan kapasitas masyarakat dalam menjaga hutan dan mengembangkan sumber penghidupan. Perempuan juga perlu memperoleh kesempatan yang setara untuk terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pengambilan keputusan.

Melalui upaya tersebut, Perhutanan Sosial diharapkan mampu memperkuat peran masyarakat dalam menjaga kawasan hutan sekaligus mendorong pembangunan nagari yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. ssc/rel



BACA JUGA