Padang, sumbarsatu.com — Pekan Demokrasi dan Keadilan Iklim 2026 bertajuk “Merebut Kembali Ruang Warga” resmi dimulai pada Selasa (6/10/2026). Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang tersebut menghadirkan ruang layanan hukum, diskusi publik, pertunjukan seni, serta forum pertemuan masyarakat sipil.
Rangkaian kegiatan dimulai pukul 16.00 WIB dengan pembukaan Posko Klinik Bantuan Hukum. Posko ini merupakan bentuk pelayanan hukum harian LBH Padang yang dibawa ke ruang terbuka agar masyarakat dapat mengakses layanan dan berkonsultasi secara langsung selama pelaksanaan Pekan Demokrasi dan Keadilan Iklim 2026.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik bertajuk “Regenerasi Gerakan” yang diorganisasi Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas (Unand). Diskusi mengangkat tema “Mentransfer Keterampilan Pengorganisasian, Kurasi Isu, dan Manajemen Acara kepada Anak Muda Melalui Pengelolaan Penuh atas Penyelenggaraan Pekan Demokrasi”.
Sesi tersebut dipantik Tiyo Ardianto, Ketua BEM UGM 2025, bersama Fiva Zahara dan Reyhan Resky A. dari PUSaKO Unand. Diskusi dipandu Dara Aulia dari PUSaKO Unand.
Menjelang malam, rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran kafe dan diskusi publik. Acara diawali pembawa acara Mitra Oktavia, kemudian dilanjutkan laporan Ketua Panitia Alfi Syukri, M.H.
Dalam laporannya, Alfi mengapresiasi para pengabdi bantuan hukum yang telah merumuskan keresahan kolektif menjadi sebuah kegiatan Pekan Demokrasi. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi dan hadir dalam kegiatan tersebut.
“Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh krisis demokrasi, di mana ruang partisipasi masyarakat kian menyempit dan eksploitasi negara memicu krisis iklim serta bencana. Diharapkan Pekan Demokrasi yang berlangsung hingga 10 Oktober ini dapat menjadi ruang temu masyarakat sipil untuk berdiskusi, menyumbangkan gagasan, dan menyuarakan demokrasi,” kata Alfi.
Selanjutnya, Direktur LBH Padang Diki Rafiqi memberikan sambutan sekaligus membuka dan meluncurkan secara resmi Nara Space. Ia mengapresiasi momentum yang dinilai dapat menjadi ruang pertemuan dan penguatan gerakan masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pengunjung yang hadir di kegiatan Pekan Demokrasi dan Keadilan Iklim 2026 ini. Melalui kegiatan ini, kami dari LBH Padang juga ingin menyampaikan bahwa hari ini telah resmi merilis sebuah ruang yang kami beri nama Nara Space. Ruang ini juga sebagai tempat berkumpul dan berekspresi bagi anak muda,” ujar Diki.
Kepala Internal LBH Padang, Syafrida Anggraini, kemudian menjelaskan filosofi pendirian kafe yang diberi nama Nara. Prosesi dilanjutkan dengan pemotongan pita sebagai penanda peresmian Nara Space sebagai ruang temu warga sekaligus pusat pemberdayaan ekonomi gerakan.
Malam pembukaan dilanjutkan dengan diskusi publik bertema “Membangun Bersama Kekuatan Masyarakat Sipil” yang berlangsung pukul 19.00 hingga 22.00 WIB.
Diskusi tersebut menghadirkan Riza Imaduddin Abdali dari YAPPIKA, Sumaindra Jarwadi selaku Ketua Bidang Kelembagaan YLBHI, serta aktivis lingkungan Caus Uslaini. Diskusi dimoderatori Habieb Aulia Sufi dari Divisi Ruang Hidup LBH Padang.
Sejumlah persoalan dibahas dalam forum tersebut, antara lain penyempitan ruang hidup, penguatan sumber daya organisasi masyarakat sipil (OMS), serta perjuangan pembelaan lingkungan.
Malam pembukaan juga diisi Panggung Rakyat yang menghadirkan musikalisasi puisi oleh Titira dan Juanda dari UK-Kes UNP, pembacaan teaterikal “Raung Harimau Bingung” oleh Aksarisme, serta penampilan akustik Gema Gembira.
Pekan Demokrasi yang diinisiasi LBH Padang tersebut terselenggara melalui kolaborasi dengan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Barat, LBH Pers Padang, Roehana Project, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Padang.
Rangkaian kegiatan berlangsung selama lima hari, hingga Sabtu (10/10/2026). Setiap hari, kegiatan dimulai pukul 16.00 hingga 22.00 WIB di Nara Space, Kompleks Kantor LBH Padang.
Selain menyediakan layanan Klinik Bantuan Hukum dan Panggung Rakyat, pengelola Nara Space juga memberikan apresiasi berupa kopi gratis bagi 50 pendaftar pertama pada setiap sesi kegiatan.
Puncak Pekan Demokrasi dan Keadilan Iklim 2026 akan berlangsung pada Sabtu (10/10/2026) melalui Mimbar Politik dan Panggung Rakyat yang menghadirkan sejumlah penampil.
Seluruh elemen masyarakat diundang puntuk hadir, berpartisipasi, dan memperkuat ruang pertemuan warga selama rangkaian kegiatan berlangsung. ssc/rel
