Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri (tengah) ketika memberikan keterangan kepada awak media. Foto: Divisi Humas Polri
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro mengatakan tim penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengembangkan perkara dan menelusuri sejumlah lokasi yang diduga berkaitan dengan rangkaian peristiwa tersebut.
"Ekspose diundur minggu depan karena saat ini tim penyidik Tipidum masih melakukan pengembangan lanjutan penggeledahan di daerah Bogor dan Tangerang," kata Susatyo kepada wartawan, Jumat (20/11/2026), sebagaimana diberitakan detikNews.
Penundaan tersebut terjadi setelah penyidik melakukan penggeledahan sejak Kamis (19/11/2026) malam. Dalam perkembangan berikutnya, Susatyo mengungkapkan terdapat enam lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni lima rumah di wilayah Bogor yang berkaitan dengan Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin serta satu lokasi di kawasan Curug, Tangerang.
Salah satu tempat di Bogor diduga digunakan sebagai posko oleh Kombes Iman Imanuddin. Menurut Susatyo, lokasi tersebut terindikasi berkaitan dengan aktivitas yang sedang didalami dalam penyidikan dugaan makar.
Dalam keterangannya kepada ANTARA, Susatyo menyebut penyidik menemukan sejumlah dokumen dan spanduk di salah satu lokasi penggeledahan. Sementara itu, perangkat elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara ditemukan dan disita dari lokasi lainnya.
Penyidik juga mengidentifikasi sekitar empat posko yang diduga memiliki keterkaitan dengan rangkaian aktivitas yang sedang diselidiki. Beberapa lokasi penggeledahan berada di kawasan Sentul, Cibinong, dan sekitar Pakansari, Kabupaten Bogor.
Meski demikian, temuan tersebut masih harus diuji melalui proses penyidikan. Keberadaan posko, dokumen, spanduk, maupun perangkat elektronik belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana makar. Penyidik perlu menghubungkan barang bukti tersebut dengan perbuatan, pihak yang terlibat, serta unsur pidana yang sedang didalami.
59 Saksi Diperiksa
Sebelum melakukan penggeledahan lanjutan, Bareskrim telah memeriksa 59 orang saksi dalam penyidikan dugaan makar. Pemeriksaan dilakukan secara maraton sejak laporan polisi terkait perkara tersebut diterbitkan pada 11 November 2026.
Susatyo menjelaskan, para saksi yang dimintai keterangan termasuk orang-orang yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.
Dalam pemberitaan detikNews pada Kamis (19/11/2026), Susatyo menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap puluhan saksi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik menyusun rangkaian peristiwa dan menguji keterkaitan antara perkara penyadapan ilegal dengan dugaan makar.
Bareskrim sebelumnya mengembangkan perkara penyadapan ilegal ke arah dugaan tindak pidana makar setelah menemukan fakta-fakta yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
Empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Namun, status hukum keempat orang tersebut perlu dibedakan. Mereka telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara penyadapan ilegal, tetapi hingga Jumat (20/11), Bareskrim belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Kapolri dan jajaran penyidik sebelumnya juga menegaskan bahwa status tersangka dalam satu perkara tidak otomatis menjadikan seseorang tersangka dalam perkara lainnya. Penyidik harus membuktikan secara tersendiri keterlibatan dan pemenuhan unsur pidana dalam perkara makar.
ANTARA dalam laporan berjudul Polri: Tersangka penyadapan ilegal jadi saksi kasus makar, Jumat (20/11/2026), mengutip penjelasan Susatyo bahwa beberapa tersangka perkara penyadapan turut diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan makar. Penyidik masih mengumpulkan bukti untuk melengkapi konstruksi perkara sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Pengembangan dari Kasus Penyadapan Presiden
Dugaan makar ini merupakan pengembangan dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya.
Dalam perkembangan penyidikan perkara penyadapan, polisi mendalami dugaan bahwa aktivitas tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pejabat pemerintahan, tokoh politik, pengusaha, kalangan media, dan tokoh masyarakat.
CNN Indonesia dalam pemberitaan Jumat (20/11/2026) menyebut dugaan penyadapan tersebut didalami sebagai perkara tersendiri oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Perkara itu kemudian berkembang menjadi penyidikan dugaan makar yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum.
Bareskrim mendalami kemungkinan adanya hubungan antara aktivitas penyadapan, pengumpulan informasi, dan dugaan tindakan yang ditujukan untuk mengganggu atau menggulingkan pemerintahan yang sah.
Dalam proses tersebut, penyidik menelusuri dugaan adanya permufakatan, pembagian peran, serta aktivitas sejumlah pihak di beberapa lokasi. Penggeledahan di Bogor dan Tangerang menjadi bagian dari upaya mencari bukti yang dapat menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang diperiksa dan dugaan perbuatan pidana tersebut.
Penyidik juga perlu membuktikan apakah rangkaian aktivitas yang ditemukan benar-benar memenuhi unsur makar atau justru merupakan perbuatan lain yang memiliki kualifikasi hukum berbeda.
Ekspose Bersama Kejaksaan Menentukan Arah Perkara
Penundaan ekspose perkara bersama Kejaksaan Agung menjadi salah satu tahapan penting dalam pengembangan penyidikan. Melalui forum tersebut, penyidik dan jaksa penuntut umum dapat membahas konstruksi perkara, kecukupan alat bukti, serta penerapan pasal yang dinilai sesuai dengan perbuatan yang sedang diselidiki.
Sebelum ekspose bersama kejaksaan, Bareskrim telah melakukan gelar perkara internal pada Kamis (19/11/2026). Pembahasan tersebut melibatkan unsur pengawasan internal Polri, termasuk pengawasan penyidikan, Propam, dan Inspektorat Pengawasan Umum, serta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sejumlah ahli juga dilibatkan untuk memberikan pertimbangan terhadap fakta dan bukti yang telah dikumpulkan.
Katadata.co.id dalam laporan 20 November 2026 menyebut gelar perkara internal tersebut merupakan bagian dari proses evaluasi terhadap konstruksi hukum dan perkembangan penyidikan sebelum dibahas bersama pihak kejaksaan.
Ekspose bersama jaksa menjadi penting karena penyidik harus memastikan bahwa setiap dugaan perbuatan memiliki dasar pembuktian yang memadai. Penetapan seseorang sebagai tersangka dalam perkara makar tidak cukup hanya didasarkan pada hubungan jabatan, kedekatan dengan pihak lain, atau keberadaan di lokasi tertentu.
Aspek perbuatan, niat, keterlibatan, dan alat bukti harus diperiksa secara individual sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Bareskrim belum memastikan hari pelaksanaan ekspose yang dijadwalkan ulang pekan depan. Sementara penggeledahan dan pemeriksaan saksi masih berlangsung, publik menunggu penjelasan lebih lengkap mengenai hasil penyidikan, barang bukti yang ditemukan, serta hubungan antara perkara penyadapan ilegal dan dugaan makar yang kini ditangani kepolisian. ssc/mn