Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Foto CNBC Indonesia
Jakarta, sumbarsatu.com--Akhirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 resmi dipublikasikan, kemarin.
Dalam beleid tersebut, pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp 3.153 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), serta hibah.
Sementara itu, belanja negara ditetapkan sebesar Rp 3.842 triliun, yang dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD). Dengan struktur tersebut, APBN 2026 mencatat defisit anggaran sebesar Rp 689,14 triliun.
Defisit ini akan ditutup melalui pembiayaan utang Rp 832,2 triliun, pembiayaan investasi Rp 203,05 triliun, pemberian pinjaman Rp 404,15 triliun, serta pembiayaan lainnya sebesar Rp 60,4 triliun.
Total belanja negara pada 2026 meningkat Rp 315 triliun atau 8,9 persen dibandingkan target belanja 2025 sebesar Rp 3.527 triliun. Kenaikan paling signifikan terjadi pada belanja pemerintah pusat yang melonjak menjadi Rp 3.149 triliun, naik Rp 486 triliun atau 18,2 persen dari target 2025 sebesar Rp 2.663 triliun.
Peningkatan ini sejalan dengan bertambahnya jumlah kementerian dan lembaga di era pemerintahan Prabowo–Gibran.
Sebaliknya, anggaran transfer ke daerah justru mengalami pemangkasan. TKD dalam APBN 2026 ditetapkan Rp 692,99 triliun, turun Rp 171,1 triliun atau 19,8 persen dibandingkan target 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.
Dalam struktur belanja kementerian dan lembaga, Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi penerima alokasi terbesar dengan total anggaran Rp 268 triliun. Anggaran tersebut terdiri atas Rp 12,4 triliun untuk dukungan manajemen dan Rp 255,5 triliun untuk pemenuhan gizi nasional.
Posisi kedua ditempati Kementerian Pertahanan dengan anggaran Rp 187,1 triliun, yang dialokasikan antara lain untuk modernisasi alutsista dan non-alutsista sebesar Rp 83,4 triliun serta dukungan manajemen Rp 81,4 triliun.
Sementara itu, Kepolisian RI memperoleh anggaran Rp 146 triliun, dengan porsi terbesar untuk dukungan manajemen Rp 73 triliun dan modernisasi almatsus serta sarana prasarana Rp 52,7 triliun.
Di sisi makroekonomi, Bank Indonesia mencatat posisi cadangan devisa Indonesia pada Desember 2025 meningkat menjadi USD 156,5 miliar, naik dari USD 150,1 miliar dan menjadi yang tertinggi sejak Maret 2025. P
ejabat Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyebutkan kenaikan cadangan devisa tersebut ditopang oleh penerimaan pajak dan jasa, penerbitan sukuk global, serta penarikan pinjaman pemerintah. Posisi tersebut setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Namun, di tengah indikator makro yang menguat, peringatan datang dari pasar keuangan. Peneliti senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, mengingatkan potensi risiko gelembung harga di balik penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya yang meyakini IHSG dapat menembus level 10.000 tahun ini, Deni menilai penguatan pasar saham saat ini tidak ditopang saham-saham berfundamental kuat seperti BCA, BRI, Bank Mandiri, atau Indofood.
Menurutnya, kenaikan IHSG justru digerakkan oleh saham-saham perusahaan baru dengan valuasi sangat tinggi. Jika ekspektasi pasar tidak sejalan dengan realisasi kinerja emiten, koreksi tajam berpotensi terjadi dan memicu gejolak di pasar keuangan nasional. ssc/mn
