Padang, sumbarsatu.com — Banjir lumpur dan galodo yang dalam beberapa waktu terakhir melanda sejumlah kawasan di Kota Padang kembali menegaskan tingginya kerentanan wilayah ini terhadap bencana.
Di tengah upaya warga dan pemerintah menangani dampak banjir bandang, perhatian masyarakat pesisir tidak semata tertuju pada pemulihan jangka pendek.
Kesadaran akan ancaman gempa besar Megathrust Mentawai dan potensi tsunami justru tetap terjaga, menunjukkan bahwa krisis yang berlangsung tidak mengaburkan kewaspadaan terhadap risiko bencana lain yang bersifat tersembunyi namun berisiko tinggi.
Kesadaran tersebut menjadi latar pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Mandiri Menghadapi Ancaman Gempa Megathrust Mentawai dan Tsunami di Kota Padang, hasil kolaborasi Program Magister Manajemen Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas dengan PT Pegadaian.
Program ini telah berlangsung sejak bulan Juni dan kini memasuki tahap akhir pelaksanaan, setelah melalui rangkaian survei lapangan, pemetaan risiko, perancangan sistem, edukasi masyarakat, hingga simulasi kesiapsiagaan berbasis komunitas.
Kolaborasi ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial dan lingkungan PT Pegadaian dalam upaya memitigasi risiko bencana yang selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 11 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan, TPB 9 tentang industri, inovasi, dan infrastruktur, serta TPB 3 tentang Kehidupan sehat dan sejahtera.
Pelaksanaan program ini dijalankan dalam kerangka Environmental, Social, and Governance (ESG) sebagai bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan, yang berada di bawah koordinasi Jainuddin, Eksekutif Vice President ESG PT Pegadaian, dengan penekanan pada penguatan ketahanan lingkungan, peningkatan kapasitas sosial masyarakat, dan tata kelola program yang akuntabel.
Salah satu kekuatan utama program ini terletak pada pemanfaatan data dan sistem peringatan dini (Early Warning System/EWS) berbasis riset. Tim mengembangkan sistem deteksi tsunami mandiri yang mengintegrasikan data kepadatan penduduk, peta landaan tsunami, jalur evakuasi, serta lokasi bangunan potensial selter.
Sistem ini didukung sensor dan kamera pantai, pemrosesan data lokal, serta skema energi mandiri, sehingga tetap dapat berfungsi meskipun terjadi pemadaman listrik dan gangguan jaringan komunikasi—kondisi yang kerap menyertai banjir besar dan galodo.
Ketua tim penyusun kegiatan, Prof. Yenny Narny, MA., Ph.D bersama tim ahli dari Program Studi Magister Bencana Sekolah Pascasarjana Universitas Andalas—yang terdiri atas Prof. Dr. Ir. Febrin Anas Ismail, M.T., Prof. Dr. Ir. Abdul Hakam, M.T., Prof. Ir. Fauzan, S.T., M.Sc.(Eng.), Prof. Dr. Bambang Istijono, M.T., serta Zaini, S.T., M.Sc.E., Ph.D.—menegaskan bahwa pengalaman berulang dalam menghadapi banjir dan galodo telah menghasilkan akumulasi data lapangan yang penting untuk membaca pola risiko secara lebih komprehensif.
Oleh karena itu, sistem peringatan dini tidak lagi memadai jika dirancang secara sektoral, melainkan harus dikembangkan secara terintegrasi, berbasis bukti ilmiah, serta dirancang agar dapat dioperasikan langsung oleh komunitas sebagai garda terdepan kesiapsiagaan multibencana.
Berangkat dari hasil survei lapangan dan pemetaan risiko, wilayah pesisir dengan kepadatan penduduk tinggi serta keterbatasan sarana evakuasi vertikal ditetapkan sebagai prioritas program. Kelurahan Ulak Karang Selatan, Parupuk Tabing, dan Pasie Nan Tigo dipilih karena berada di zona rawan tsunami sekaligus menghadapi tantangan serius saat banjir dan galodo, terutama terkait keterbatasan akses jalan dan mobilitas warga dalam kondisi darurat.
Pada kawasan-kawasan tersebut, program menitikberatkan pada pengembangan sistem evakuasi mandiri berbasis komunitas, pemanfaatan masjid sebagai shelter evakuasi vertikal, serta penguatan EWS lokal yang didukung data real-time dan skenario simulasi.
Pendekatan ini memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima peringatan, tetapi juga memahami dasar data, waktu respons, dan keputusan evakuasi yang harus diambil secara cepat dan terukur.
Keunggulan shelter berbasis masjid menjadi elemen penting dalam strategi ini. Masjid dipilih bukan hanya karena struktur bangunannya yang relatif kokoh, tetapi juga karena posisinya yang strategis di tengah permukiman serta tingkat kepercayaan sosial yang tinggi.
Dalam praktik sosial masyarakat, masjid telah lama berfungsi sebagai ruang berkumpul, pusat informasi, dan simpul solidaritas, sehingga mudah diterima sebagai tempat evakuasi tanpa memerlukan adaptasi sosial yang rumit.
Berbasis komunitas, pengelolaan shelter masjid memungkinkan keterlibatan langsung warga—mulai dari pengurus masjid, RT/RW, hingga kelompok siaga bencana—dalam penyusunan tata kelola, jalur evakuasi, mekanisme komunikasi, hingga distribusi logistik darurat.
Pola ini memperkuat rasa kepemilikan masyarakat terhadap shelter sekaligus menjamin keberlanjutan fungsi bangunan tersebut, baik dalam kondisi darurat maupun keseharian.
Dalam konteks multibencana seperti banjir lumpur dan galodo yang kerap merusak akses jalan dan memutus mobilitas, keberadaan shelter berbasis masjid yang tersebar di lingkungan permukiman memberikan keuntungan signifikan.
Warga tidak harus menempuh jarak jauh menuju shelter pemerintah yang jumlahnya terbatas, melainkan dapat melakukan evakuasi cepat secara vertikal di ruang yang sudah dikenal dan mudah dijangkau.
Integrasi shelter masjid dengan sistem EWS berbasis komunitas juga mempercepat penyebaran informasi. Peringatan dapat diteruskan melalui pengeras suara masjid, relawan setempat, dan jejaring sosial warga, sehingga respons evakuasi dapat dilakukan dalam hitungan menit yang krusial.
Selain penguatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi, kegiatan ini menempatkan edukasi dan simulasi kebencanaan berkelanjutan sebagai komponen kunci dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.
Dalam kerangka tersebut, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam membaca dan memaknai peta risiko, menyusun jalur evakuasi, membentuk tim evakuasi mandiri berbasis masjid, serta mengikuti latihan terpadu sebagai sarana pengujian kesiapan kolektif dalam menghadapi berbagai skenario bencana.
Di tengah proses pemulihan pascabanjir lumpur dan galodo, rangkaian kegiatan ini menunjukkan bahwa masyarakat pesisir Kota Padang tidak melupakan ancaman gempa dan tsunami yang terus mengintai.
Upaya yang telah berjalan sejak Juni dan kini memasuki tahap akhir tersebut diharapkan menjadi fondasi ketangguhan jangka panjang bagi Kota Padang sebagai wilayah dengan risiko multibencana yang tinggi di pesisir barat Sumatra.ssc/rel
