-
Jakarta, sumbarsatu.com--Indonesia mencatat peningkatan dalam laporan Economic Freedom of the World 2025 yang dirilis oleh Fraser Institute.
Dalam laporan yang menggunakan data tahun 2023 itu, Indonesia menempati peringkat ke-65 dengan skor 6,96 dari 10, naik dua tingkat dibanding tahun sebelumnya yang berada di posisi ke-67.
Laporan ini menjadi acuan global untuk mengukur sejauh mana masyarakat di 165 negara dapat mengambil keputusan ekonomi secara mandiri. Meskipun tren kebebasan ekonomi dunia sempat menurun tajam akibat pandemi Covid-19, secara umum indeks ini menunjukkan peningkatan sejak awal 2000-an.
Negara dengan tingkat kebebasan ekonomi tertinggi masih ditempati oleh Hong Kong, diikuti oleh Singapura, Selandia Baru, Swiss, Amerika Serikat, Irlandia, Australia, Taiwan, Denmark, dan Belanda.
Bagi Indonesia, capaian tahun ini menunjukkan kemajuan, namun masih menyisakan sejumlah tantangan. Dalam hal regulasi, skor Indonesia 5,65 dan menempati posisi ke-128.
Hambatan masuk pasar serta regulasi ketenagakerjaan yang rumit masih menjadi persoalan utama. Dalam aspek sistem hukum dan hak kepemilikan, skor Indonesia 4,71 dengan posisi ke-100, menandakan masih lemahnya perlindungan hak milik dan kualitas sistem hukum.
Di sisi lain, dalam kebebasan perdagangan internasional, skor 7,04 menempatkan Indonesia di posisi ke-93, sedikit lebih baik dari tahun sebelumnya. Namun, perlindungan aset asing yang lemah, biaya ekspor-impor yang tinggi, serta kontrol modal yang ketat masih menahan potensi perbaikan yang lebih signifikan.
Meski begitu, ada dua bidang yang memperlihatkan perkembangan positif. Pada ukuran pemerintah, Indonesia mencatat skor tinggi 8,40 dan menduduki peringkat ke-9 dunia, naik dari posisi ke-11 pada tahun sebelumnya.
Dalam aspek stabilitas moneter, skor 8,99 menempatkan Indonesia di peringkat ke-37 global, yang menunjukkan inflasi terkendali dan suplai uang relatif stabil.
Alvin Desfiandi, Kepala Ekonom Center for Market Education (CME) dan dosen di Universitas Prasetiya Mulya, menilai capaian ini mencerminkan kemajuan kebijakan pemerintah.
"Disiplin fiskal dan moneter harus terus dijaga agar ketahanan ekonomi tetap kuat di tengah ketidakpastian global," kata Alvin Desfiandi, Rabu (810/2025)/
Sementara itu, Country Manager CME untuk Indonesia, Alfian Banjaransari, melihat peluang untuk reformasi lebih lanjut. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan stabilitas moneter dan ukuran pemerintahan yang efisien untuk memangkas hambatan regulasi, memperkuat perlindungan investor, dan melonggarkan kontrol modal.
Dengan langkah-langkah itu, katanya, daya saing ekonomi dapat meningkat dan investasi akan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Peningkatan peringkat Indonesia dalam indeks kebebasan ekonomi dunia tahun ini menandakan langkah positif dalam membangun iklim ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif, meskipun perjalanan menuju struktur ekonomi yang sepenuhnya bebas dan efisien masih panjang. ssc/rel
