-
Tanah Datar, sumbarsatu.com – Delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyampaikan tanggapan terhadap nota penjelasan keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025 yang diajukan pemerintah daerah dalam rapat paripurna, Selasa (9/9/2025).
Delapan fraksi tersebut adalah Fraksi NasDem, Fraksi PPP, Fraksi Nurani Perjuangan Demokrat, Fraksi Ummat Golkar, Fraksi PAN, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PKB.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, didampingi Wakil Ketua Nurhamdi Zahari dan Kamrita, serta dihadiri Bupati Eka Putra, unsur Forkompinda, staf ahli bupati, sekda, asisten, pimpinan OPD, camat, dan wali nagari se-Tanah Datar.
Fraksi NasDem melalui juru bicaranya, Khairul Abdi, menegaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun secara sistematis, berisi perkiraan pendapatan dan belanja daerah untuk jangka waktu satu tahun anggaran.
“APBD adalah instrumen untuk meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta mengelola keuangan daerah secara transparan dan akuntabel. APBD juga merupakan jantung dari jalannya pemerintahan daerah,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa APBD Perubahan 2025 harus disusun dengan serius, fokus, serta perencanaan yang matang, terukur, efektif, efisien, dan akuntabel dalam menentukan prioritas pembangunan.
Fraksi NasDem juga mempertanyakan penurunan anggaran di sejumlah sektor, seperti pertanian yang berkurang sekitar Rp3,5 miliar, padahal mayoritas masyarakat Tanah Datar adalah petani dan banyak lahan serta irigasi masih rusak akibat bencana galodo setahun lalu. Penurunan juga terjadi di sektor kesehatan, sebesar Rp8,9 miliar, yang dikhawatirkan berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti berkurangnya anggaran untuk pemerintah kecamatan, termasuk kecamatan yang terdampak bencana besar seperti Lima Kaum, Rambatan, dan X Koto, sementara Kecamatan Lintau Buo justru mengalami penambahan anggaran.
Senada, Fraksi PPP melalui juru bicara Zulhadi meminta agar APBD Perubahan benar-benar mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis sektor unggulan yang kreatif serta inovatif. Fraksi PPP juga mempertanyakan pembangunan infrastruktur fisik yang diakomodasi dalam APBD Perubahan serta program unggulan bupati yang dimasukkan.
Fraksi Nurani Perjuangan Demokrat melalui juru bicara Wendri Aswil menilai penyusunan APBD Perubahan bukan pekerjaan mudah, melainkan membutuhkan kajian mendalam dan partisipasi berbagai pihak.
Sementara itu, Fraksi Ummat Golkar melalui juru bicara Adrison Dt. Parpatih meminta TAPD memberikan data yang akurat dan sesuai dengan penjelasan pemerintah.
Fraksi PAN, melalui juru bicara Hj. Felly Endra, menyoroti daya beli masyarakat yang menurun sementara harga kebutuhan pokok, seperti beras dan cabai, mengalami kenaikan. Ia juga menyarankan pemerintah daerah memberikan beasiswa bagi mahasiswa jalur mandiri dan menyalurkan bantuan rumah ibadah secara adil agar tidak menimbulkan kecemburuan antarwilayah.
Fraksi PKS melalui juru bicara Nursal menekankan efisiensi anggaran. Menurutnya, kegiatan atau program yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat sebaiknya ditunda, sementara prioritas diberikan pada pelayanan dasar masyarakat.
Adapun Fraksi PKB melalui juru bicara Yonnarlis mendesak pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. “PAD harus dikelola dengan sistem pengawasan yang ketat dan terstruktur, sehingga benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah,” pungkasnya. ssc/nc
