Simpang Empat, sumbarsatu.com--Wakil Bupati Pasaman Barat, Risnawanto, mengikuti secara virtual peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Zoom Meeting, Rabu (5/3/2025), dari Balkon Kantor Bupati Pasaman Barat.
Turut hadir Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, Sekda Hendra Putra, Inspektur Inspektorat Emnita Nadirua, Kepala BKAD Maibonni, Kepala BKPSDM Agusli, Plt. Kepala Bappelitbangda Ikhwanri, Kepala DPMPTSP Fadlus Sabi serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Acara ini juga diikuti secara virtual oleh seluruh kepala daerah dan Ketua DPRD se- Indonesia serta jajaran kepala dinas dari 546 pemerintah daerah se-Indonesia.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Sang Made Mahendra Jaya, mengungkapkan bahwa sejak 2004 hingga 2024, sebanyak 38 persen kasus korupsi terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sementara 12 persen terjadi di tingkat provinsi.
“Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” ujarnya.
Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Didik Agung Widjanarko, melaporkan bahwa indeks pencegahan korupsi daerah secara nasional mengalami kenaikan dari 75 pada 2023 menjadi 76 pada 2024.
MCP sendiri merupakan sistem pelaporan tata kelola pemerintahan daerah yang menjadi sinergi antara KPK, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan korupsi.
Sementara itu, capaian MCP Pasaman Barat menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2023, nilai MCP Pasaman Barat berada di angka 63, lalu melonjak menjadi 84 pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan komitmen Pasaman Barat dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. (Ssc/nir)
