JAKSA
Simpang Empat, sumbarsatu com-- Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat menyita aset milik terpidana Tipikor atas nama Asgiarman, mantan Kepala BPBD Pasbar, seluas 600 M2, di Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Jumat (26/7/2024) lalu.
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat, M. Yusuf Putra melalui Kasi Intelijen Henri Setiawan, dalam pers relisnya kepada wartawan di Simpang Empat, Sabtu (27/7) menyebutkan bahwa Tim Jaksa Eksekutor Kejari Pasaman Barat melaksanakan 'Sita Eksekusi' terhadap aset milik terpidana Tipikor Asgiarman ke Provinsi Riau.
Aset yang disita tersebut, berupa sebidang tanah seluas 600 M2, sesuai Sertifikat Hak Milik No SHM/5893, Tahun Terbit 2010, Nomor Surat
Ukur: 05081/Karya Indah/2010 tanggal 11 Maret 2010, Luas Tanah: 600 M2 atas nama pemilik Asgiarman, S.H., M.Si terletak di Jalan Kaplingan Blok C 69, Kelurahan Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
Menurut Kajari M Yusuf Putra, penyitaan aset terpidana tersebut, untuk kepentingan eksekusi pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebesar Rp Rp3.563.754.507,53 dalam perkara korupsi Penyalahgunaan Dana Siap Pakai (DSP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2013, yang saat itu terpidana selaku Kepala BPBD Pemkab Pasaman Barat.
Disebutkan, upaya sita eksekusi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat (P48A) tentang Pencarian Harta Benda Milik Terpidana Asgiarman SH MSi Nomor:PRINT587/L.3.23/Fu.1/07/
Dengan amar putusan salah satunya menjatuhkan hukuman pidana tambahan
membayar uang pengganti sebesar Rp3.563.754.507,53 dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan.
Sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.
Tim 'Jaksa Eksekutor' dengan didukung Tim Intelijen, sebelumnya telah melakukan penelusuran dan pelacakan aset terpidana, karena setelah putusan inkracht, terpidana tidak bersedia membayar uang pengganti sesuai putusan inkracht tersebut di atas.
Dari hasil asset tracing, selanjutnya beberapa aset terpidana termasuk aset tanah di Kabupaten Kampar Riau tersebut, telah diajukan pemblokiran pada BPN Setempat.
Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat Dr Muhammad Yusuf Putra menegaskan, penyitaan harta benda milik terpidana korupsi yang dilaksanakan merupakan bukti kesungguhan Kejari Pasaman Barat dalam menuntaskan eksekusi perkara korupsi khususnya dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara.
Eksekusi terhadap aset milik terpidana, dilaksanakan terhadap para terpidana yang tidak bersedia membayar uang pengganti dari kerugian keuangan negara, hal mana berdasarkan Pasal 18 ayat 3 UU Tipikor dan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Tim Jaksa Eksekutor Kejaksaan Negeri Pasaman Barat mendapat dukungan dan asistensi penuh dari Satgas Eksekusi pada Direktorat UHLB Eksekusi dan Eksaminasi pada Jampidsus Kejaksaan Agung RI serta Tim Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.
Kajari Pasaman Barat menghimbau kepada masyarakat luas untuk dapat membantu memberikan informasi dan data terkait aset milik terpidana dan pihak terafiliasinya, yang terkadang sengaja disembunyikan dan disamarkan keberadaannya untuk menghindari pidana tambahan pembayaran uang pengganti.
Tim Jaksa Eksekutor masih terus mengendus, mencari dan menelusuri aset milik para terpidana korupsi yang ditangani Kejari Pasaman Barat, untuk menuntaskan eksekusi perkara dengan mengembalikan kerugian keuangan negara yang terjadi. SSC/NIR
