Kepala Bapelitbangda, Ir. Ali Amran, MP memberikan sambutan
Batang Anai, sumbarsatu.com--Hutan Nagari Sungai Buluh Padang Pariaman berpotensi menjadi proyek percontohan perhutanan sosial.
Demikian yang disampaikan Edi Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI di Laga-Laga (ruang pertemuan) Lembaga Pengelola Hutan Nagari Sungai Buluh, di awal kunjungan kerja (reses) masa sidang V tahun 2016-2016 Komisi IV DPR ke Provinsi Sumatera Barat, Minggu, (30/7/2017).
Ia menyatakan, untuk mewujudkan perhutanan sosial, perlu ada sinergitas antara semua pihak dalam pengelolaan hutan, tanpa melepaskan aspek sosial budaya masyarakat.
"Saya kagum dengan pengelolaan hutan nagari yang tetap memperhatikan adat budaya dan kekhasan nagari. Sebab tanpa peran masyarakat, apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah tidak akan ada artinya," kata Edi Prabowo, yang juga Ketua rombongan kunjungan kerja tersebut.
Sebelumnya, pada awal acara, Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN ) Sungai Buluh, yang juga merupakan anggota DPRD Padang Pariaman, Hasan Basri memberikan paparan mengenai latar belakang, serta tujuan dan manfaat terbentuknya hutan nagari.
"Hutan nagari di Sungai Buluh didasari pada kesadaran masyarakat untuk melindungi hutan yang merupakan sumber air minum, lahan pertanian, persawahan, serta mencegah terjadinya bencana banjir dan longsor," kata Hasan Basri di depan rombongan Komis IV DPR itu.
Lebih lanjut Hasan Basri menjelaskan, dengan keluarnya penetapan areal kerja hutan Nagari Sungai Buluh oleh Kementrian Kehutanan RI, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan hak pengelolaan hutan nagari dari Gubernur Sumatera Barat, sebanyak 730 hektare, masyarakat nagari lebih leluasa untuk mengelola hutan nagari dengan melibatkan pihak akademisi dari Unand dan perguruan tinggi lainnya.
"Pengelolaan meliputi pembibitan pohon yang lebih banyak dan berkualitas, disamping tergalinya potensi potensi yang ada, seperti perkebunan, peternakan, perikanan, jasa lingkungan, ekowisata maupun kesenian tradisional," jelasnya.
Lebih lanjut, anggota DPRD tersebut menyatakan bahwa sejak adanya hutan nagari ini, menyebabkan berkurangnya angka penebangan liar secara signifikan, karena masyarakat mulai mendapatkan mata pencaharian dari sektor lain, seperti menampung getah karet pohon gaharu, menjadi pemandu wisata ke rumah pohon, Air Terjun Sarasah serta Lubuk Kandhi, yang ada di kawasan hutan nagari.
Bupati Padang Pariaman, yang diwakili oleh Kepala Bappelitbangda, Ali Amran menyampaikan rasa terima kasih yang besar atas perhatian rombongan Komisi IV DPR RI tersebut, serta berharap dukungan dan bantuan pengembangan pelestarian Hutan Nagari Sungai Buluh tetap menjadi perhatian di kalangan legislatif pusat.
Pada acara tersebut juga hadir Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Dr. Ir. Hadi Harianto, M. Sc, yang menyatakan perlunya diversifikasi bibit dan jenis pohon, selain pohon gaharu yang banyak ditanam. Tampak juga Kepala Dinas terkait, seperti Kepala Dinas Kehutanan Provinsi , Kepala LG dan OPD terkait, serta para penyuluh.
Acara tersebut juga dimeriahkan dengan seni daerah tambua tasa, dan menikmati jajanan tradisional nagari seperti kue mangkuak dan ketan yang dicampur durian hasil hutan nagari. (SSC)
