Jons Manedi
Padang, sumbarsatu.com – Ancaman manipulasi informasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) diperkirakan menjadi salah satu tantangan serius dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.
Teknologi deepfake yang mampu merekayasa suara, foto, dan video seseorang hingga menyerupai kenyataan berpotensi dimanfaatkan untuk membentuk opini, merusak reputasi kandidat, bahkan memengaruhi keputusan politik pemilih.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengingatkan kerentanan tersebut, terutama di kalangan pemilih muda yang memiliki intensitas tinggi dalam mengakses informasi melalui media sosial.
Peringatan itu disampaikan Ketua Divisi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Jons Manedi, dalam webinar bertajuk "Transformasi Pemilih Muda dalam Pemilu di Era Digitalisasi" yang diselenggarakan secara hybrid di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat, Jumat (20/11/2026).
Menurut Jons, perubahan pola konsumsi informasi masyarakat, terutama generasi muda, perlu menjadi perhatian penyelenggara pemilu. Algoritma media sosial yang menentukan jenis konten berdasarkan aktivitas dan preferensi pengguna dapat mempersempit keragaman informasi yang diterima seseorang.
Situasi tersebut membuka peluang penyebaran hoaks, disinformasi, dan manipulasi konten berbasis AI. Rekayasa video atau suara yang menampilkan tokoh politik seolah-olah menyampaikan pernyataan tertentu dapat memengaruhi persepsi masyarakat sebelum kebenarannya diketahui.
"Besarnya proporsi pemilih muda dalam DPT yang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan tingkat kehadiran mereka di TPS," ujar Jons Manedi.
Ia menilai pendidikan pemilih perlu mengikuti perubahan lingkungan informasi yang semakin kompleks. Pemilih muda harus memiliki kemampuan membedakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dengan konten manipulatif yang sengaja diproduksi untuk membentuk opini politik.
56 Persen Pemilih Pemilu 2024 dari Gen Z dan Milenial
Besarnya perhatian terhadap pemilih muda memiliki dasar demografis. Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menunjukkan generasi Z dan milenial mendominasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Berdasarkan data DPT yang ditetapkan KPU, jumlah pemilih mencapai 204.807.222 orang. Dari jumlah tersebut, pemilih generasi milenial tercatat 66.822.389 orang atau 33,60 persen, sedangkan generasi Z mencapai 46.800.161 orang atau 22,85 persen.
Jika digabungkan, kedua kelompok tersebut berjumlah sekitar 113,6 juta pemilih atau 56,45 persen dari keseluruhan DPT.
Angka tersebut menunjukkan besarnya pengaruh generasi muda dalam menentukan hasil kontestasi politik. Data itu juga memperlihatkan bahwa ruang digital akan menjadi salah satu medan penting dalam pembentukan opini dan preferensi politik menjelang Pemilu 2029.
ANTARA, dalam pemberitaan 2 Juli 2023 berjudul KPU Sebut Pemilih Pemilu 2024 Didominasi Generasi Milenial, mengutip penjelasan anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengenai komposisi pemilih berdasarkan generasi tersebut.
Dengan komposisi pemilih yang demikian besar, penyebaran informasi manipulatif berpotensi menimbulkan dampak luas. Sebuah video palsu yang menampilkan kandidat sedang menyampaikan pernyataan kontroversial, misalnya, dapat menyebar melalui berbagai akun dan grup percakapan sebelum sempat diperiksa keasliannya.
Persoalannya semakin rumit karena teknologi AI generatif kini memungkinkan seseorang membuat suara tiruan berdasarkan sampel suara asli. Rekayasa semacam ini dapat digunakan untuk menciptakan percakapan palsu, memalsukan pernyataan kandidat, atau membangun narasi tertentu yang diarahkan kepada kelompok pemilih.
Intensitas Internet Tidak Menjamin Literasi Digital
Peringatan serupa disampaikan Billy Febrima Hidayat, S.IP., M.IP. Ia mengingatkan bahwa tingginya intensitas penggunaan internet tidak otomatis membuat seseorang memiliki literasi digital yang matang.
Menurut Billy, pemilih muda dan pemilih pemula dari berbagai latar belakang perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, memeriksa sumber informasi, memahami konteks pesan, serta membaca kepentingan di balik produksi konten digital.
"Pemilih muda dan pemilih pemula dari berbagai latar belakang harus dibekali kemampuan berpikir kritis, verifikasi sumber informasi, pemahaman konteks pesan, serta kepekaan membaca kepentingan di balik produksi konten digital," katanya.
Pernyataan tersebut relevan dengan perkembangan ekosistem informasi digital. Seseorang dapat menghabiskan berjam-jam menggunakan media sosial, tetapi belum tentu memiliki kemampuan untuk menguji kebenaran informasi yang dikonsumsinya.
Algoritma platform digital juga memiliki pengaruh terhadap pola konsumsi informasi. Konten yang muncul di beranda pengguna umumnya dipengaruhi riwayat interaksi, ketertarikan, dan pola aktivitas sebelumnya. Akibatnya, pengguna dapat terus-menerus menerima informasi yang sejalan dengan pandangan atau preferensi mereka.
Kondisi tersebut dikenal sebagai filter bubble atau gelembung informasi. Dalam situasi tertentu, pengguna semakin jarang berhadapan dengan perspektif yang berbeda. Jika kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak berkepentingan, penyebaran propaganda dan disinformasi dapat berlangsung lebih terarah kepada kelompok tertentu.
Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), melalui laporan Facts not Fakes: Tackling Disinformation, Strengthening Information Integrity yang diterbitkan pada 2024, menekankan pentingnya literasi media dan informasi untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi.
OECD juga menilai masyarakat perlu memahami cara kerja platform digital, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta memiliki kecakapan dalam menilai kredibilitas informasi. Penanganan disinformasi tidak cukup hanya mengandalkan teknologi pendeteksi atau penghapusan konten, tetapi membutuhkan penguatan kemampuan masyarakat sebagai pengguna informasi.
Prebunking untuk Mengantisipasi Manipulasi Informasi
Billy juga mendorong pendidikan pemilih yang lebih inklusif dan partisipatif melalui pendekatan prebunking. Strategi ini dilakukan dengan mengenalkan berbagai teknik manipulasi informasi kepada masyarakat sebelum mereka terpapar konten menyesatkan.
"Strategi ini dilakukan dengan mengenalkan teknik manipulasi informasi sejak dini sebelum masyarakat terpapar, termasuk melalui simulasi mengenali konten deepfake," ujarnya.
Pendekatan prebunking berbeda dengan debunking. Jika debunking dilakukan dengan membantah atau mengoreksi informasi palsu yang sudah beredar, prebunking berupaya membangun kemampuan masyarakat untuk mengenali pola manipulasi sejak awal.
UNESCO melalui platform Media and Information Literacy menjelaskan bahwa prebunking merupakan pendekatan untuk memperingatkan masyarakat lebih awal mengenai teknik yang biasa digunakan dalam penyebaran disinformasi. Dengan mengenali pola manipulasi sebelum menemukannya di media sosial atau aplikasi percakapan, masyarakat diharapkan lebih siap menghadapi informasi menyesatkan.
OECD dalam laporan yang sama juga menempatkan prebunking sebagai salah satu instrumen pendidikan literasi informasi untuk membangun ketahanan masyarakat.
Penerapannya dalam pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui simulasi video manipulatif, pengenalan teknik pemotongan konteks, rekayasa suara, penggunaan akun palsu, hingga penyebaran narasi emosional yang sengaja dirancang untuk memancing reaksi pengguna.
Pemilih dapat diperlihatkan contoh konten hasil manipulasi, kemudian diajak mengidentifikasi bagian yang mencurigakan, memeriksa sumber awal, dan membandingkannya dengan informasi dari sumber resmi.
Pendekatan tersebut penting karena mengenali deepfake tidak selalu mudah. Teknologi yang semakin berkembang membuat hasil rekayasa semakin sulit dibedakan dari rekaman asli hanya melalui pengamatan visual.
Bahkan, tidak semua manipulasi informasi menggunakan teknologi AI. Video asli yang dipotong, suara yang disajikan tanpa konteks, atau foto lama yang diberi keterangan keliru juga dapat menghasilkan persepsi yang menyesatkan.
Pusat Demokrasi dan Teknologi maupun berbagai lembaga pemeriksa fakta internasional telah mengingatkan bahwa masyarakat perlu memeriksa asal-usul konten, konteks, dan sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya.
Deepfake Berpotensi Mengganggu Integritas Pemilu
Ancaman manipulasi berbasis AI terhadap pemilu bukan persoalan yang hanya dihadapi Indonesia. UNESCO dalam program Media and Elections mengidentifikasi perkembangan internet, media sosial, dan kecerdasan buatan sebagai tantangan terhadap proses elektoral, terutama ketika teknologi tersebut digunakan untuk menyebarkan disinformasi.
Dalam konteks pemilu, konten manipulatif dapat digunakan untuk merusak reputasi kandidat, menciptakan konflik antarkelompok pendukung, mengaburkan informasi mengenai tahapan pemungutan suara, hingga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.
Badan keamanan siber Amerika Serikat, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), juga memasukkan deepfake dan media sintetis sebagai salah satu teknik disinformasi. Dalam publikasinya mengenai taktik disinformasi, CISA menjelaskan bahwa foto, video, dan rekaman suara dapat dimanipulasi atau dibuat sepenuhnya untuk menyesatkan masyarakat.
Salah satu risiko terbesarnya adalah kecepatan penyebaran. Konten yang memuat pernyataan kontroversial seorang kandidat dapat lebih dahulu viral dibandingkan proses klarifikasi. Ketika klarifikasi disampaikan, persepsi sebagian masyarakat mungkin sudah terbentuk.
Karena itu, upaya menjaga integritas informasi pemilu memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, media massa, organisasi masyarakat, platform digital, dan komunitas pemeriksa fakta memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya.
Bagi pemilih, langkah sederhana seperti memeriksa akun sumber, mencari rekaman utuh, membandingkan informasi dengan pemberitaan media kredibel, dan menunda penyebaran konten yang belum terverifikasi dapat membantu mengurangi dampak manipulasi.
Webinar yang dimoderatori Lusi Puspika Sari, M.IP., dari Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas tersebut turut dihadiri Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sumatera Barat, jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat, pimpinan KPID Provinsi Sumatera Barat, serta Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
Di tengah perkembangan teknologi yang memungkinkan konten palsu semakin menyerupai kenyataan, tantangan pendidikan pemilih menjelang Pemilu 2029 semakin kompleks. Pemilih muda perlu memiliki kemampuan membaca informasi secara kritis, memahami cara kerja media sosial, dan mengenali kepentingan di balik produksi pesan politik.
Cek fakta, verifikasi sumber, serta kesadaran untuk tidak terburu-buru membagikan informasi menjadi bekal penting dalam menjaga kualitas partisipasi demokrasi. ssc/mn