Bawaslu Sumbar Benahi Tata Kelola Arsip, Digitalisasi Jadi Perhatian

Rabu, 18/11/2026 16:20 WIB

 

PADANG, sumbarsatu.com – Dokumen pengawasan pemilu bukan sekadar catatan administratif kelembagaan. Arsip tersebut menjadi rekam jejak pelaksanaan tugas, mulai dari tahapan pemilu, penanganan pelanggaran hingga proses rekrutmen.

Karena itu, pengelolaannya membutuhkan sistem yang tertib, terstandar, dan mampu menjamin keamanan serta kemudahan penelusuran dokumen.

Persoalan tersebut menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat (Sumbar) dalam upaya memperkuat tata kelola kearsipan di seluruh jajaran pengawas pemilu, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Penguatan itu dibahas dalam Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola Kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumbar Tahun 2026 yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Sumbar, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini diikuti jajaran Bawaslu kabupaten/kota secara daring dengan menghadirkan narasumber dari Bawaslu RI dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Sumbar.

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, mengatakan pengelolaan arsip memiliki peran strategis dalam menjaga keberlangsungan organisasi. Hampir seluruh aktivitas kelembagaan Bawaslu berkaitan dengan dokumen yang harus dikelola secara sistematis dan berkelanjutan.

Dokumen tersebut mencakup berbagai kegiatan, mulai dari pelaksanaan tahapan pemilu, penanganan pelanggaran, hingga proses rekrutmen. Menurut Alni, pengelolaan arsip tidak cukup hanya dengan menyimpan dokumen, tetapi juga membutuhkan perencanaan, penataan, pemeliharaan, serta jaminan keberlanjutan penyimpanannya.

"Bagaimana kita memanajemen arsip dengan sebaik-baiknya, mulai dari merencanakan, mengelola dan memelihara keberlanjutan arsip. Perjalanan organisasi kita cukup panjang sehingga arsip harus dikelola dengan baik," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Alni didampingi Anggota Bawaslu Sumbar Febrian Bartez, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar Rinaldi Aulia, serta Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Sumbar Mafral.

Alni menggarisbawahi tiga hal yang perlu diperkuat dalam tata kelola kearsipan. Pertama, membangun kesadaran agar pengelolaan arsip menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan Bawaslu.

Kedua, menyusun standardisasi sistem pengelolaan arsip sehingga seluruh jajaran memiliki pedoman yang sama. Ketiga, mempercepat digitalisasi agar dokumen lebih mudah diakses, ditelusuri, dan dimanfaatkan ketika dibutuhkan.

Menurutnya, keberadaan pedoman teknis menjadi kebutuhan penting untuk memastikan seluruh jajaran memiliki acuan dalam mengelola dokumen. Dengan sistem yang terarah, arsip pengawasan pemilu dapat terpelihara sekaligus dipertanggungjawabkan, termasuk ketika diperlukan untuk penelusuran maupun pemeriksaan kembali.

Sementara itu, Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan (SDMOD) Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, mengatakan persoalan kearsipan bukan hal baru bagi jajaran pengawas pemilu. Berbagai kegiatan bimbingan teknis telah dilaksanakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Namun, menurutnya, kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara teoritis belum cukup untuk memastikan tata kelola kearsipan berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukan komitmen dan langkah konkret dari setiap unit kerja agar sistem pengelolaan arsip benar-benar diterapkan dalam aktivitas kelembagaan.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah membentuk tim pengelola arsip pada masing-masing unit kerja. Tim tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi dan menata keberadaan arsip aktif, arsip inaktif, serta berbagai dokumen teknis lainnya.

Febrian juga mengungkapkan bahwa Bawaslu Sumbar telah menghimpun sejumlah arsip yang dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam proses pemusnahan. Meski demikian, pelaksanaannya masih membutuhkan tindak lanjut dan koordinasi dengan pihak kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan bagi jajaran Bawaslu untuk mengabaikan pengelolaan arsip. Aspek kearsipan, menurutnya, harus mulai mendapat perhatian dalam perencanaan anggaran karena berkaitan langsung dengan pertanggungjawaban kelembagaan.

"Walaupun dari sisi penganggaran kearsipan belum menjadi prioritas, itu tidak boleh menjadi alasan. Ke depan, pengelolaan kearsipan harus mendapat perhatian karena jika tidak dikelola dengan baik, akan berdampak terhadap kelembagaan," ujarnya.

Dari Bawaslu RI, Arya Rahmadana memaparkan lima pilar yang menjadi landasan dalam pengelolaan kearsipan. Kelima pilar tersebut meliputi pengelolaan arsip dinamis, klasifikasi arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis (SKKAAD), tata naskah dinas, serta Jadwal Retensi Arsip (JRA).

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan arsip memiliki siklus yang terdiri atas empat tahapan, yakni penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Keempat tahapan tersebut harus dilaksanakan secara berkesinambungan agar setiap dokumen dapat dikelola sesuai fungsi dan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Bidang Kearsipan Daerah LKD Sumbar, Indra Sukma, menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan arsip. Menurutnya, setiap unit kerja harus memiliki sistem penataan dan penyimpanan dokumen yang tertib sehingga arsip dapat ditemukan kembali dengan mudah ketika diperlukan.

Ia juga menyarankan penggunaan map, termasuk map gantung, sebagai salah satu metode penyimpanan dokumen. Selain membantu menjaga kondisi fisik arsip, penggunaan sistem penyimpanan tersebut dapat mempermudah proses pencarian dan penataan dokumen.

Melalui rapat kerja ini, Bawaslu Sumbar berupaya memperkuat koordinasi sekaligus mendorong penerapan standardisasi pengelolaan arsip di seluruh jajaran kabupaten/kota. Upaya tersebut diharapkan dapat membangun sistem kearsipan yang lebih tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Pengelolaan arsip yang baik bukan hanya berkaitan dengan keteraturan administrasi. Lebih jauh, arsip merupakan bagian dari rekam jejak kelembagaan yang dapat menjadi sumber informasi, bahan evaluasi, serta bukti pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan pemilu. ssc



BACA JUGA