Tanah Datar, sumbarsatu.com —Guna menyinkronkan program kegiatan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Datar menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama para wali nagari di Aula Dinas PMD PPKB, Kamis (19/6/2025).
Raker yang dipimpin langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra tersebut dihadiri oleh Inspektorat, Dinas Perkim-LH, Dinas Sosial, Kesbangpol, Bagian Hukum, serta para camat se-Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Bupati Eka Putra, rapat ini digelar menanggapi banyaknya laporan dari masyarakat dan wali nagari terkait berbagai persoalan yang terjadi di nagari.
“Banyak laporan masuk, terkait berbagai permasalahan di nagari. Ini perlu segera ditindaklanjuti. Karena itu, saya minta seluruh wali nagari mengekspos kondisi dan persoalan yang terjadi di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menyarankan agar para wali nagari senantiasa berkoordinasi dengan camat dan dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
“Pak Wali, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri. Kalau tidak bisa diselesaikan, sampaikan ke camat atau dinas terkait. Bila belum juga terselesaikan, baru lapor ke saya. Yang penting, jangan lari dari masalah. Intinya, kita ingin nagari-nagari berkembang, dan kepercayaan masyarakat kepada kita harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Bupati juga mengingatkan bahwa saat ini kondisi keuangan negara sedang tidak baik. Pemerintah pusat pun melakukan efisiensi anggaran, yang berdampak pada pembatalan sejumlah rencana pembangunan.
“Wali nagari sebagai perpanjangan tangan pemerintah di lapangan harus memahami situasi ini dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesalahpahaman atau informasi simpang siur,” jelasnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, lanjut Eka Putra, pemerintah tetap berkomitmen menjalankan program-program unggulan yang berpihak kepada rakyat.
“Kita tetap bergerak dengan program-program seperti bajak sawah gratis, tanam padi gratis, asuransi padi, pengobatan gratis, Tanah Datar Bersih, pengembangan ekonomi kreatif, koperasi Merah Putih, dan ketahanan pangan,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk menutup kekurangan anggaran, pihaknya terus berupaya menarik dana dari pusat melalui program kementerian, sekaligus menggaet sebanyak mungkin investor untuk berinvestasi di Tanah Datar.
“Selain itu, kita juga terus mencari solusi dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” katanya.
Bupati turut mengingatkan para wali nagari agar bekerja sesuai regulasi, serta tidak menghindar dari kritik masyarakat.
“Terbukalah kepada masyarakat. Jelaskan kondisi nagari dengan jujur, rangkul semua pihak untuk memajukan nagari. Selama itu benar, jangan takut bertindak,” pungkasnya.
Dalam Raker tersebut, sejumlah wali nagari menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di nagari masing-masing, antara lain soal kesenjangan penghasilan wali nagari, hubungan dengan BPRN, persoalan pemekaran nagari, kepastian hukum atas surat-surat terkait batas tanah ulayat untuk penerbitan sertifikat dan IMB, serta permasalahan infrastruktur. ssc/nc
