sby
Jakarta, sumbarsatu.com—Bakal calon presiden Anies Baswedan mengaku ingin membangun suasan yang tenang dan teduh dalam menyongsong Pilpres 2024. Maka. Inilah yang jadi alasan melarang Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni untuk melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri.
“Saya menyampaikan bahwa tidak perlu ada proses pelaporan karena kita ingin membangun suasana yang tenang, teduh,” kata Anies dalam tayangan Metro TV berjudul Eksklusif Pilih Cak Imin, Anies Jawab Tudingan Miring yang tayang pada Selasa, 5 September 2023.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku langsung menghubungi Sahroni melalui aplikasi WhatsApp. Anies memandang ini sudah waktunya melihat ke depan. Dia juga menilai, persatuan itu penting untuk dijaga dan ada batas-batasan perbedaan tidak perlu diteruskan.
“Karena kalau perbedaan itu diteruskan akan menyulitkan untuk bisa melakukan usaha bekerja bersama lagi ke depan. Jadi saya pandang cukup sampai di situ,” kata Anies.
Lebih lanjut, mantan Rektor Universitas Paramadina itu menyampaikan terima kasih kepada Sahroni yang telah bijak untuk tidak melaporkan SBY.
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI itu awalnya ingin melaporkan SBY karena dinilai telah menyebarkan berita bohong pada pidato Jumat lalu, 1 September 2023.
Saat itu, menurut Sahroni, SBY menceritakan soal pertemuan yang digelar di kediamannya di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada 25 Agustus 2023.
Dalam pidatonya, kata Sahroni, SBY menyatakan dalam pertemuan itu Anies berencana akan mendeklarasikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai pendampingnya pada awal September ini.
Ahmad Sahroni yang mengaku ikut dalam pertemuan tersebut membantah klaim SBY itu. Menurut dia, tak ada pernyataan seperti itu dalam pertemuan tersebut.
“Omongan itu saya katakan tidak ada. Tapi Pak SBY meminta deklarasi tanggal 3 September itu benar. Jadi apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya itu adalah bohong belaka,” kata Sahroni seperti dikutip Tempo.co, Selasa, 5 September 2023.
Hapus Foto Anies di Media Sosial
Partai Demokrat secara resmi menyatakan keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres 2024.
Berdasarkan penelusuran di akun Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menghapus sejumlah foto bersama Anies Baswedan di akun Instagram-nya.
AHY diketahui kerap membagikan kegiatan bersama Anies dari silaturahmi saat Idulfitri 1444 H/2023, mengantar dan menjemput kepulangan Anies saat haji beberapa waktu lalu, hingga kegiatan bersama milenial di Bandung.
Warganet pun membanjiri kolom komentar di beberapa postingan akun Instagram putra sulung Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Mereka menyayangkan langkah politik yang diambil Partai Demokrat.
Seperti @gammiansyah004 yang berharap AHY memiliki jiwa besar ketika tak dipilih sebagai cawapres.
“Saya harap Mas AHY berjiwa ksatria, ikhlas dukung, kalau pun tidak mendukung ya legowo, saya rakyat biasa pendukung Mas Anies sejati sejak 2017,” tuturnya.
“Membuang-buang waktu saya dalam membaca penjelasan yang berbelit dan cenderung berkilah. Intinya keluar karena gak dipilih jadi cawapres, kalo emang berpengalaman di TNI mestinya berjiwa besar berkorban demi perubahan, kalau memang untuk kepentingan rakyat bukan pribadi,” ujar @novalptrrr.
“Jujur dri hati saya berharap demokrat tetap berpegang teguh untuk tetap satu jalan mendukung Pak Anies,” kata @bragasipunk.
Tak hanya itu, warganet juga menyarankan agar AHY tak terburu-buru mencalonkan diri sebagai cawapres. Lebih baik AHY mencalonkan diri sebagai gubernur atau Menteri Pertahanan Indonesia.
“Bung AHY klo boleh saran, lebih baik cari rekam jejak politik dulu sbg walkot/gubernur/ mentri dulu. Terimakasih ini hanya saran sj,” ucap @kamerasap.
“Dahlan Iskan, HNW dari PKS juga legowo tanpa bicara ini itu sana sini, tirulah itu insya Allah akan sukses kedepannya karna benar politik itu tidak lunak. Jadi Menhan aja dulu 10 tahun baru mikirin jadi capres atau cawapres” imbuh @asddarayp.
Seperti ramai diberitakan, Partai Demokrat telah menyatakan hengkang dari KPP. Hal itu buntut dari keputusan Anies Baswedan yang secara mengejutkan menggandeng Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.
Keputusan tersebut diambil usai petinggi Partai Demokrat rapat bersama Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Jumat, 1 September 2023 lalu.
“Setelah rapat, Majelis Tinggi Partai memutuskan sebagai berikut; yang pertama, Partai Demokrat mencabut dukungan kepada Saudara Anies Baswedan sebagai (bakal) calon presiden dalam Pilpres 2024.” kata Andi Mallarangeng saat menyampaikan hasil rapat.
Sementara, bakal calon presiden yang diusung dari Koalisi Perubahan dan Persatuan Anies Baswedan mengungkapkan duduk perkara surat kepada AHY yang berisi pinangan untuk menjadi bakal calon wakil presiden.
Hal itu disampaikan Anies dalam tayangan Youtube Mata Najwa dengan tema Ekslusif: Blak-Blakan Anies-Muhaimin dikutip KBA News, Senin malam, 4 September 2023.
Anies menyampaikan tidak ada Deklarasi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di awal 3 September 2023. Dia pun meminta maaf kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bahwa dalam pertemuan itu tidak ada percakapan nama.
“Mohon maaf sekali, mohon maaf sekali kalau boleh saya sampaikan. Sama sekali tidak ada pembicaraan nama di dalam pertemuan apa pun, baik dengan Pak Surya Paloh, baik dengan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri dan maupun dengan Pak SBY tidak ada percakapan nama dan itu saksinya banyak sekali,” kata Anies.
Anies menuturkan bahwa tidak ada percakapan kemana-mana, tentang calon wakil presiden (Cawapres) maupun deklarasi Cawapres. Dia pun menuturkan apa yang disampaikan sesuai faktanya.
Namun mengenai deklarasi yang diutarakaan SBY pada 3 September 2023 ini dibenarkan. Dengan alasan logis karena untuk melakukan kampanye tidak banyak cukup waktu.
“Mohon maaf sekali saya harus sampaikan. Jadi ini faktanya, bahwa tidak ada percakapan kemana-mana. Betul, bahwa disampaikan sebaiknya sebelum tanggal 3 sudah harus deklarasi. Kenapa? alasannya logis, alasannya adalah untuk kampanye waktu tidak cukup kalau nanti mepet waktunya. Jadi alasannya, alasan logis,” jelasnya. SSC/KBA
