Dana Cadangan Pesangon Diwajibkan, Pengusaha Khawatir Terbebani, Buruh Usulkan Danantara

Selasa, 17/11/2026 20:50 WIB
-

-

Jakarta, sumbarsatu.com – Rencana pemerintah mewajibkan perusahaan menyediakan Dana Cadangan Pesangon (DCP) bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai memunculkan perdebatan di kalangan pengusaha dan serikat buruh.
 
Kebijakan yang dimaksudkan untuk menjamin pembayaran hak pekerja tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari besaran iuran, mekanisme penyetoran, hingga lembaga yang akan mengelola dana.

Di satu sisi, pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh kepastian pembayaran pesangon ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK. Selama ini, pembayaran pesangon kerap menjadi persoalan, terutama ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak memiliki cadangan dana yang cukup.

Di sisi lain, kalangan pengusaha mengingatkan kewajiban baru tersebut berpotensi menambah beban operasional dan tekanan terhadap arus kas perusahaan. Apalagi, perusahaan selama ini sudah menanggung berbagai kewajiban ketenagakerjaan, termasuk upah, tunjangan hari raya (THR), iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, serta kewajiban pembayaran kompensasi dan pesangon.

Ketentuan mengenai DCP diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan tersebut mengamanatkan pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja atau buruh akibat PHK.

Pemerintah memberikan waktu kepada perusahaan untuk mempersiapkan penerapan kebijakan tersebut. Perusahaan diberi tenggat hingga 27 Oktober 2027 untuk mulai mengalihkan dana pesangon melalui mekanisme pengelolaan yang nantinya ditetapkan pemerintah.

Namun, hingga Selasa (17/11/2026), pemerintah belum menetapkan besaran iuran maupun lembaga yang akan menerima dan mengelola dana tersebut.

Jangan Sampai Membebani Perusahaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pemerintah masih mengkaji besaran iuran yang harus disiapkan perusahaan. Ia memastikan perumusan kebijakan akan memperhatikan kemampuan dunia usaha agar kewajiban baru tersebut tidak menimbulkan beban berlebihan.

Menurut Yassierli, semangat pembentukan DCP adalah memberikan kepastian kepada pekerja ketika mengalami PHK. Dana yang disisihkan sejak awal diharapkan tersedia ketika perusahaan harus memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.

"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, dan detailnya harus dibuat peraturan turunan. Kita belum sampai ke sana," kata Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah masih harus membahas berbagai aspek teknis, termasuk lembaga penerima, mekanisme penampungan dan pengelolaan dana, serta besaran kewajiban perusahaan.

Yassierli juga menegaskan penyusunan peraturan pelaksanaan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah akan mendengar masukan dari kalangan pengusaha, serikat pekerja, DPR, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta berkonsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

Ia meminta semua pihak menunggu proses pembahasan sebelum menyimpulkan bagaimana mekanisme DCP akan diterapkan.

Apindo Minta Tidak Tumpang Tindih

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani mengingatkan penerapan DCP harus diselaraskan dengan program perlindungan pekerja yang sudah berjalan.

Menurut Shinta, perusahaan saat ini telah menjalankan sejumlah kewajiban melalui sistem jaminan sosial dan program pensiun. Di antaranya Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), serta program dana pensiun perusahaan.

Apindo meminta pemerintah memperhitungkan keseluruhan kewajiban tersebut ketika menyusun skema DCP. Jangan sampai muncul kewajiban pembayaran yang tumpang tindih dan meningkatkan biaya ketenagakerjaan tanpa perhitungan yang jelas.

Persoalan yang perlu dijawab pemerintah adalah bagaimana membedakan fungsi DCP dengan program jaminan sosial yang sudah ada. Kepastian mengenai manfaat, sumber pendanaan, dan penerima manfaat harus dijelaskan agar perusahaan tidak menghadapi kewajiban ganda.

Apindo juga mengharapkan adanya pembahasan bersama sebelum pemerintah menetapkan besaran iuran dan mekanisme penyetoran.

Kadin Khawatir Arus Kas Perusahaan Tertekan

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Erwin Aksa menilai kewajiban menyetor DCP sejak awal hubungan kerja berpotensi menambah tekanan terhadap arus kas perusahaan.

Menurut Erwin, dunia usaha sudah menghadapi berbagai kewajiban rutin, mulai dari pembayaran upah, THR, iuran BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, hingga pembayaran pesangon atau kompensasi ketika hubungan kerja berakhir.

Apabila DCP ditetapkan sebagai kewajiban tambahan tanpa memperhitungkan beban yang sudah ada, kebutuhan modal kerja perusahaan akan meningkat.

Dampaknya dapat terasa pada kemampuan perusahaan melakukan investasi, memperluas usaha, bahkan membuka kesempatan kerja baru.

Kadin juga mengingatkan pemerintah agar memperhatikan kondisi industri padat karya, seperti tekstil dan produk tekstil, alas kaki, garmen, furnitur, serta sektor manufaktur lainnya yang mempekerjakan banyak tenaga kerja.

Bagi sektor-sektor tersebut, tambahan kewajiban iuran berpotensi memberikan tekanan lebih besar karena biaya tenaga kerja menjadi salah satu komponen utama pengeluaran perusahaan.

Industri Tekstil Belum Dilibatkan

Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Farhan Aqil Syauqi mengatakan asosiasinya hingga kini belum dilibatkan dalam pembahasan kebijakan DCP.

Menurut Farhan, pemerintah perlu melihat persoalan industri secara menyeluruh sebelum menetapkan kewajiban baru bagi perusahaan.

Industri tekstil dan produk tekstil masih menghadapi tantangan biaya produksi, persaingan pasar, serta tekanan terhadap keberlangsungan usaha. Kebijakan perlindungan pekerja perlu dirumuskan dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Keterlibatan asosiasi industri dinilai penting agar pemerintah memperoleh gambaran mengenai kondisi riil perusahaan, terutama sektor yang memiliki jumlah pekerja besar dan menghadapi persaingan ketat.\

Said Iqbal Usulkan Danantara

Persoalan berikutnya adalah siapa yang akan mengelola dana yang dikumpulkan dari perusahaan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah menunjuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola DCP.

Menurut Said, penggunaan lembaga yang sudah tersedia akan lebih praktis dibandingkan membentuk lembaga baru. Pembentukan institusi baru membutuhkan anggaran awal, infrastruktur, serta sumber daya manusia hingga tingkat kabupaten dan kota.

Ia menyebut terdapat tiga alternatif yang dapat dipertimbangkan pemerintah, yakni BPJS Ketenagakerjaan, Danantara, atau membentuk lembaga khusus.

Namun, penggunaan BPJS Ketenagakerjaan dinilai membutuhkan penyesuaian regulasi karena mandat lembaga tersebut saat ini berkaitan dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, pembentukan lembaga baru membutuhkan persiapan organisasi dan pembiayaan yang tidak sedikit.

Said menilai Danantara lebih memungkinkan karena pemerintah dapat memanfaatkan institusi yang sudah ada tanpa harus membentuk organisasi baru.

Ia juga menyatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila pengelolaan dana tersebut dipercayakan kepada Danantara. Menurutnya, negara tetap memiliki tanggung jawab apabila terjadi persoalan dalam pengelolaan dana.

Meski demikian, usulan tersebut merupakan pandangan KSPI. Hingga kini belum ada keputusan Presiden maupun pemerintah yang menetapkan Danantara sebagai pengelola DCP.

Kemnaker dan Danantara Sama-sama Membantah

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan pemerintah belum menunjuk lembaga pengelola DCP.

Ia membantah informasi yang menyebutkan pengusaha sudah diwajibkan menyetorkan dana pesangon kepada Danantara.

Menurut Indah, Pasal 253 UU Nomor 27 Tahun 2026 memang mengamanatkan pembentukan DCP dan pengelolaannya oleh lembaga pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan peraturan turunan.

Peraturan tersebut nantinya akan mengatur mekanisme pengelolaan, tata kelola, sumber pendanaan, organisasi pengelola, serta mekanisme pertanggungjawaban.

Pemerintah juga perlu memastikan bagaimana dana yang dikumpulkan dari perusahaan dapat terlindungi dan digunakan sesuai tujuan pembentukannya.

Penegasan serupa disampaikan Tim Komunikasi Danantara Indonesia. Lembaga tersebut menyatakan tidak pernah menerima penugasan ataupun penunjukan dari pemerintah untuk mengelola DCP.

Dengan demikian, informasi mengenai Danantara sebagai pengelola dana pesangon belum memiliki dasar keputusan resmi. 

Menunggu Aturan Pelaksanaan

Polemik DCP memperlihatkan adanya sejumlah persoalan yang harus diselesaikan sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

Pekerja membutuhkan jaminan bahwa hak pesangon dapat dibayarkan ketika terjadi PHK. Pengusaha membutuhkan kepastian mengenai besaran iuran dan mekanisme penyetoran agar kewajiban baru tidak mengganggu keberlangsungan usaha.

Pemerintah juga harus menjelaskan bagaimana dana tersebut dipisahkan dari kekayaan perusahaan, siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaannya, bagaimana pengawasan dilakukan, serta bagaimana mekanisme pembayaran kepada pekerja yang berhak.

Persoalan transparansi dan akuntabilitas menjadi penting karena dana yang dihimpun merupakan hak pekerja yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga 17 November 2026, pemerintah masih menyiapkan aturan turunan dan belum menetapkan lembaga pengelola. Menaker Yassierli memastikan pembahasan akan melibatkan berbagai pihak sebelum kebijakan teknis ditetapkan.

Dengan tenggat persiapan hingga Oktober 2027, pemerintah masih memiliki waktu untuk menyusun mekanisme yang dapat diterima pekerja dan pengusaha. Tantangannya adalah memastikan dana pesangon benar-benar tersedia ketika pekerja kehilangan pekerjaan, tanpa menciptakan beban tambahan yang justru mengganggu kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerjanya. ssc/mn



BACA JUGA