Foto: Detikcom
Jakarta, sumbarsatu.com – Penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, hingga pengusaha memasuki babak baru. Bareskrim Polri kini mulai menyidik dugaan tindak pidana makar yang muncul dari pengembangan perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro mengatakan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk perkara dugaan makar telah disampaikan kepada kejaksaan.
Pengiriman SPDP tersebut menandai peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan. Namun, hingga Selasa (17/11/2026), Polri belum menetapkan satu pun tersangka dalam perkara dugaan makar.
Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menegaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Barang bukti elektronik, termasuk perangkat komunikasi yang telah diamankan, juga sedang dipelajari untuk mengungkap rangkaian peristiwa tersebut.
"Belum, belum (penetapan tersangka). Masih dalam proses," kata Suyudi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Menurutnya, tim khusus yang dipimpin Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin masih mendalami bukti-bukti yang dapat menguatkan dugaan tindak pidana makar.
Berdasarkan data yang tercatat dalam publikasi Kejaksaan, SPDP perkara tersebut bernomor B/SPDP/138.4a/XI/RES.1.24./2026/Dittipidum tertanggal 12 November 2026.
Dalam surat itu tercantum sejumlah ketentuan pidana, antara lain Pasal 191, Pasal 193 ayat (1), dan Pasal 196 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan penyertaan dalam Pasal 20 huruf a, b, c, dan d.
Dua pasal yang secara khusus berkaitan dengan dugaan makar adalah Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Penyidik masih harus membuktikan unsur-unsur tindak pidana tersebut melalui pemeriksaan saksi, alat bukti elektronik, dan rangkaian fakta lainnya.
Dua Jenderal Dijatuhi PTDH
Di tengah penyidikan pidana, Polri juga menjalankan proses penegakan kode etik terhadap para tersangka. Dua di antaranya telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Irjen Ahrie Sonta menjadi anggota pertama yang menjalani sidang etik pada 10 November 2026. Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH setelah menyatakan perbuatannya sebagai pelanggaran berat dan tercela.
Ahrie menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas putusan tersebut. Dengan demikian, keputusan PTDH terhadapnya masih dapat diperiksa melalui mekanisme banding internal Polri.
Seminggu kemudian, giliran Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang KKEP pada Selasa (17/11/2026).
Sidang yang berlangsung di Gedung Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Jakarta, dipimpin Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan bertindak sebagai wakil ketua, didampingi tiga anggota komisi lainnya.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengungkapkan, majelis menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatan Eko merupakan perbuatan tercela. Selain itu, Eko dikenai sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri.
"Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu pelaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua yaitu sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo setelah persidangan, Selasa (17/11/2026).
Dua putusan PTDH tersebut memperlihatkan perkembangan penanganan etik terhadap anggota Polri yang terseret perkara penyadapan. Namun, proses terhadap dua tersangka lainnya masih harus ditunggu.
Sidang Etik Listyo Sigit Pekan Depan
Setelah Ahrie Sonta dan Eko Hadi, perhatian publik kini tertuju pada mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Listyo dijadwalkan menjalani sidang KKEP pada pekan depan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan tanggal pelaksanaan sidang akan diumumkan setelah persiapan administrasi dan penentuan perangkat komisi selesai.
Listyo masih berstatus anggota Polri sehingga proses etik tetap dapat dilakukan meskipun dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani penahanan dalam perkara pidana.
Polri sebelumnya menyatakan tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada anggota yang terlibat perkara tersebut, tanpa membedakan pangkat maupun jabatan.
Sementara itu, jadwal sidang etik terhadap Irjen Slamet Uliandi juga masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
Empat Jenderal Tersangka Penyadapan
Perkembangan penyidikan dugaan makar ini berangkat dari perkara dugaan penyadapan ilegal yang sebelumnya menyeret empat perwira tinggi Polri.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Penyidik menduga praktik tersebut berlangsung pada periode 2025–2026 dan menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, kalangan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.
Salah satu nomor yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.
Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data hasil penyadapan dan rekaman komunikasi pada Oktober 2026. Penghapusan tersebut diduga dilakukan untuk menghilangkan jejak aktivitas pemantauan yang tidak sesuai prosedur.
Berdasarkan penjelasan Polri, keempat tersangka diduga mempunyai peran berbeda dalam rangkaian aktivitas tersebut. Listyo Sigit diduga memberikan perintah dan menentukan sasaran penyadapan serta menerima hasil akhirnya. Sementara itu, Slamet Uliandi diduga memberikan persetujuan pelaksanaan dan meneruskan laporan hasil pemantauan.
Eko Hadi Santoso diduga menerima dan menyetujui perintah penyadapan ketika menjalankan tugas di Bagian Monitoring Bareskrim. Adapun Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan.
Seluruh dugaan peran tersebut merupakan materi penyidikan dan harus diuji melalui proses peradilan.
Dalam perkara pidana penyadapan, tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso, menjalani penahanan di rumah tahanan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan pertimbangan kondisi kesehatan.ssc/mn