Pendekatan LPHN kepada buruh pengangkut kayu (logger)
Laporan Nabila F-KKI Warsi
Padang, sumbarsatu.com — Pagi masih berkabut ketika Delpa Wardi, Ketua Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Unggan, menatap hamparan kebun kopi di perbukitan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. “Dulu, bukit ini dipenuhi suara gergaji mesin. Sekarang, yang terdengar kicau burung dan orang mengelola kopi,” katanya sambil tersenyum.
Nagari Unggan, yang berada di hulu Batang Sumpu, menyimpan peran penting bagi keberlangsungan hidup banyak orang. Kawasan ini adalah simpul hidrologis Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang mengalir hingga ke Riau.
Fungsinya vital: mengatur debit air, mencegah erosi, dan menjaga kualitas air bagi masyarakat hilir. Namun, keindahan dan fungsi ekologis itu nyaris hilang ketika penebangan liar merajalela beberapa dekade terakhir.
Warga Unggan pernah merasakan dampaknya secara langsung. Banjir besar pada 2008 dan 2012 merendam nagari, meninggalkan trauma sekaligus kesadaran baru: hutan bukan sekadar sumber kayu, melainkan penopang keselamatan hidup.
Titik Balik: Dari Korban Menjadi Penjaga
Sejak 2015, Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI hadir mendampingi masyarakat. Bersama-sama, mereka memetakan lahan ulayat, menyusun aturan berbasis adat, hingga mengajukan hak kelola hutan.
Upaya ini berbuah manis pada 2018 ketika Nagari Unggan resmi mengantongi izin Perhutanan Sosial dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Lebih dari 80% pendampingan kami fokus pada penguatan pasca-izin. Nagari Unggan salah satu contoh yang berhasil. Dari bencana banjir, mereka belajar menata ulang hulu sungai dan hutan nagari,” ujar Adi Junedi, Direktur KKI WARSI.
Izin hanyalah awal. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat bisa mengelola hutan secara lestari sekaligus tetap mendapatkan penghasilan.
Alih Profesi: Dari Kayu ke Kopi
Di sinilah lahir gagasan besar: mengalihkan buruh pengangkut kayu menjadi petani kopi. Sebanyak 80 orang perlahan meninggalkan kapak dan gergaji, beralih menanam kopi di lahan agroforestri. Mereka tidak sekadar menanam, tapi juga belajar merawat, memanen, hingga mengolah kopi agar sesuai kebutuhan pasar.
“Lebih dari 15.000 bibit kopi sudah kami salurkan. Hasilnya belum instan, tapi sekarang warga punya kebanggaan baru sebagai petani kopi, bukan penebang kayu,” kata Delpa.
Kini, pemandangan di perbukitan Unggan berubah. Ladang kopi tumbuh berdampingan dengan pohon-pohon hutan yang tetap dipertahankan. Buruh pengangkut kayu yang dulu setiap hari masuk hutan kini lebih sering tampak sibuk di kebun kopi. Aktivitas perambahan pun menurun drastis.
Perubahan itu membawa dampak nyata. Banjir dan longsor yang dulu kerap menghantui kini semakin jarang terjadi. Reboisasi berjalan, air sungai kembali jernih, dan kualitas lingkungan membaik. Bagi warga, menjaga hutan tak lagi dianggap pengorbanan, melainkan investasi untuk masa depan.
Kisah sukses Nagari Unggan juga memberi kontribusi besar bagi Sumatera Barat. Berkat nagari-nagari seperti Unggan, provinsi ini menerima dana Result-Based Payment (RBP) REDD+ dari Green Climate Fund (GCF) melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). Dana itu adalah bentuk penghargaan dunia atas keberhasilan Sumbar menekan emisi dan deforestasi.
“Negara-negara maju harus membayar lebih untuk emisi mereka. Wilayah seperti Sumbar adalah garda depan perlindungan iklim dunia,” ujar Joko Tri Haryanto, Direktur BPDLH, saat sosialisasi di Padang, 29 Agustus lalu.
Dari Unggan untuk Dunia
Transformasi di Nagari Unggan adalah bukti bahwa keadilan iklim bermula dari tapak. Dari orang-orang sederhana yang dulu hidup dari kayu, kini menjaga hutan lewat kebun kopi. Dari trauma banjir, lahir kesadaran bahwa hutan adalah penopang kehidupan.
Perubahan ini tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga menguatkan ekonomi warga. Dan lebih dari itu, memberi pesan bagi dunia: menjaga hutan bukan hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan. ssc/
