Kuasa Hukum Fardi Winaldi dan tim mendatangi Polres Pasaman Barat Senin 3 Maret 2025.
Simpang Empat, sumbarsatu.com--Kuasa hukum korban pengeroyokkan (Hahmad) Fardi Winadli, SH, dan Aurgi, SH, mendesak Kapolres Pasaman Barat untuk menaikkan kasusnya kepenyidikan.
"Kami minta penyidik Polres Pasaman mengusut kasus pengeroyokkan ini sampai tuntas, karena juga melibatkan dua orang oknum anggota polisi, " kata Fardi Winaldi kepada wartawan di Simpang Empat, Senin (3/3/2025).
Fardi menyebutkan, bahwa kasus pengeroyokkan ini terjadi pada Rabu 19 Februari 2025 lalu, sekitar pukul 18.30 WIB di halaman kantor Wali Nagari Tandikek Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat. Korbannya adalah Hahmad (38 th) alias Buyung Adang.
Ia dikeroyok secara bersama-sama termasuk oknum anggota polisi, dengan tuduhan mencuri sawit. Videonya viral dimedia sosial facebook maupun Medsos lainnya.
"Klien saya belum tentu terbukti mencuri tetapi sikeroyok secara bersama-sama, yang menyebabkan korban luka berat, yang sekarang masih menjalani perawatan. Negara kita negara hukum, bukan main hakim sendiri, oleh kerena itu saya minta Kapolres Pasaman Barat tegakkan hukum sesuai aturan terhadap anggotanya baik pidana maupun kode etik kepolisian," tegas Fardi.
Fardi menyebut, sebagaimana rumusan Pasal 170 KUHP Juncto Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, bahwa tindakan pengeroyokan yang brutal dan tidak manusiawi ini juga menggunakan senjata tajam jenis Katana Samurai maka dapat diberlakukan Undang-Undang Darurat.
Fardi menyebut, dua oknum yang diduga para pelaku penganiayaan adalah inisial HR, WY, BB berstatus polisi aktif berdinas di Polsek Kinali dan beberapa masyarakat lainnya.
Fardi menjelaskan, berdasarkan bukti, keterangan saksi-saksi terang dan jelas telah viral di Medsos dan menjadi konsumsi publik secara luas, pada pokoknya tidak ada alasan hukum yang membenarkan perbuatan para pelaku melakukan tindak pidana sebagamana rumusan Pasal 170 KUHP Juncto Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Maka dari itu sudah sepatutnya para pelaku di proses menurut aturan hukum yang berlaku.
"Semua warga negara Indonesia sama kedudukannya di hadapan hukum serta wajib menjunjung tinggi hukum, sebagaimana rumusan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945," tukas Fardi.
Disebutkan, pihaknya selalu membuka pintu damai terhadap persoalan tersebut, tetapi hingga sekarang i,ktikat baik dari para pelaku belum ada untuk melakukan perdamaian. Kliennya juga kooperatif dan siap mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana yang dituduhkan.
Dia juga telah menyurati Ditpropam Polda Sumbar terkait penganiayaan yang melibatkan dua oknum anggota Polri.
Masih Penyelidikan
Sementara itu Kapolsek Kinali AKP Alfian Nurman, ketika dikonfirmasi, Senin (3/3/2025) membenarkan bahwa kasus pengeroyokkan yang terjadi beberapa waku lalu sudah dilimpahkan dari Polsek Kinali ke unit Reskrim Polres Pasaman Barat.
"Benar, kasus pengeroyokkan kita limpahkan ke Reskrim Polres Pasaman Barat, jadi sekarang Reskrim Polres yang menanganinya, sedangkan kasus dugaan pencurian sawitnya dengan terduga Hahmad panggilan Buyung Adang, ditangani Polsek Kinali," jelas Alfian.
Tentang kasus dugaan pencurian sawit, pihaknya masih melakukan pemanggilan saksi. Terduga belum dipanggil karena masih dalam kondisi sakit.
"Kita masih melakukan penyelidikan, belum ada tersangka," kata Alfian.
Kasat Reskrim AKP Fuat Habib Alhafsi ketika dikirimi SMS via WhatsApp belum ada balasan. SSC/NIR
----
Kuasa Hukum Fardi Winaldi dan tim mendatangi Polres Pasaman Barat Senin 3 Maret 2025.
