Pada Jumat (17/1/2025), para dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang turun ke lapangan menggelar aksi solidaritas di kampus mereka, tepat setelah pelaksanaan salat Jumat.
Padang Panjang, sumbarsatu.com - Gelombang tuntutan pencairan tunjangan kinerja (tukin) dari dosen perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) terus memanas.
Pada Jumat (17/1/2025), para dosen di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang turun ke lapangan menggelar aksi solidaritas di kampus mereka, tepat setelah salat Jumat.
Aksi ini merupakan dukungan terhadap gerakan nasional yang diinisiasi Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI).
Koordinator aksi, Afrizal Harun, menegaskan bahwa tuntutan pencairan tukin merupakan upaya memperjuangkan hak yang telah dijamin Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 80 tentang Aparatur Sipil Negara.
"Tukin adalah hak kami sejak 2014. Namun, hingga kini, dosen ASN di bawah Kemendiktisaintek belum pernah merasakannya, berbeda dengan ASN kementerian lain yang sudah mendapatkan tunjangan ini sejak 2012," kata Afrizal Harun dalam orasinya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aksi ini tidak hanya untuk ISI Padang Panjang, tetapi juga bagian dari pergerakan besar dosen di seluruh Indonesia.
"Kami sudah berkoordinasi dengan ADAKSI dan siap mendukung langkah-langkah berikutnya. Jika tuntutan ini tidak segera dipenuhi, aksi akan terus berlanjut dengan skala yang lebih besar," papar sosok yang akrab disapa Babab yang juga seorang aktor teater ini.
Aryoni Ananta, juga dosen ISI Padang Panjang, menyebutkan bahwa peserta aksi berasal dari berbagai program studi di dua fakultas yang ada di kampus tersebut. "Solidaritas ini menunjukkan bahwa isu tukin menjadi perhatian serius semua pihak," tegasnya.
Ketua ADAKSI Korwil Sumatera Barat, Awerman, Ph.D., turut hadir dan memberikan pernyataan tegas. Menurutnya, pencairan tukin adalah keharusan sejak 2020.
"Dosen telah melaksanakan tugas mencerdaskan anak bangsa dengan penuh tanggung jawab. Hak kami tidak boleh diabaikan," kata Awerman.
Awerman juga memberikan peringatan keras kepada pemerintah. Jika tuntutan tidak segera dipenuhi, ADAKSI akan menggelar aksi nasional di Jakarta.
"Jika ini tidak direspons, kami siap mogok mengajar selama satu semester penuh sebagai langkah lanjutan," tegasnya.
Aksi ini menjadi simbol keresahan mendalam dosen di seluruh Indonesia. Ketidakjelasan pencairan tukin dinilai mencerminkan ketimpangan perlakuan terhadap akademisi yang menjadi garda depan dalam mencetak generasi penerus bangsa. Pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menghindari eskalasi aksi yang lebih besar. SSC/REL
